Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) mengomunikasikan kepada Presiden terkait perlunya kebijakan untuk mengurangi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang berdampak pada meningkatnya korban sipil dan pengungsi internal.
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu isu utama yang dibahas saat Komnas HAM bertemu Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Gedung Bina Graha KSP, Jakarta, Kamis (10/9).
"Perkembangan situasi Papua hari ini menunjukkan situasi yang semakin krisis, yang berdampak pada permasalahan hak asasi manusia," kata Atnike dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan catatan Tim Papua Komnas HAM, hingga semester I tahun 2026 terdapat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang mengakibatkan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka.
Sementara sepanjang tahun 2025, Komnas HAM mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata dengan 119 orang meninggal dunia dan 43 orang luka-luka.
Atnike mengatakan dampak konflik juga menyebabkan ribuan orang mengungsi yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Jayapura, Nabire, Mimika, Wamena, Sorong, dan Teluk Bintuni.
Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM meminta KSP mendorong kebijakan yang tidak hanya mengurangi kekerasan dan konflik bersenjata, tetapi juga memastikan pemenuhan hak dasar pengungsi.
Hak tersebut mencakup hak atas tempat tinggal yang layak, kesehatan, pendidikan bagi anak-anak, serta kebutuhan dasar lainnya.
Komnas HAM juga mengusulkan KSP melibatkan kementerian dan lembaga teknis dalam penanganan persoalan tersebut, antara lain TNI, Polri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Merespons permintaan tersebut, Dudung menyatakan akan menggelar rapat koordinasi di KSP dengan mengundang kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah dari sejumlah kabupaten.
Komnas HAM berharap koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah tersebut menghasilkan langkah penanganan yang lebih terpadu untuk menekan kekerasan sekaligus memenuhi hak-hak dasar masyarakat terdampak konflik di Papua.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komnas HAM minta KSP dorong kebijakan kurangi kekerasan di Papua
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.