Sebagian besar APBD habis untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya
Samarinda (ANTARA) - Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendesak pemerintah kota untuk menambah alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB, guna memperbaiki fasilitas balai penyuluhan di tingkat kecamatan yang saat ini kondisinya rusak berat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, di Samarinda, Selasa, mengungkapkan bahwa porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni untuk DP2KB saat ini masih sangat terbatas.
Pagu anggaran tahun 2026 yang hanya menyentuh angka Rp10 miliar dianggap belum ideal untuk mengakomodasi seluruh program strategis kedinasan.
Menurut Puji, struktur anggaran DP2KB kurang proporsional untuk melakukan ekspansi program secara mandiri karena sebagian besar dana habis terserap untuk pembiayaan rutin.
"Sebagian besar APBD habis untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya. Akibatnya, keberlangsungan program unggulan di lapangan sangat bergantung pada kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat," ujar Puji.
Salah satu program penting yang membutuhkan dukungan dana berkala adalah Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah (Gemas). Program edukatif seperti ini dinilai esensial dalam membangun fondasi ketahanan keluarga di Samarinda sejak dini.
Meski dilingkupi keterbatasan ruang fiskal, Komisi IV memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran dinas hingga kader di tingkat akar rumput.
Dengan dana seminim itu, program-program dinas dinilai tetap berjalan maksimal."Kalau dibilang cukup, sebenarnya tidak cukup. Namun, dari laporan yang ada, mereka sudah berupaya maksimal dan semua program tetap berjalan," jelasnya.
Puji berharap Pemkot Samarinda memberikan atensi lebih berupa penambahan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni 2027. M
Tambahan dana tersebut sangat diperlukan untuk merenovasi infrastruktur penunjang yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan.
"Kantor utamanya sudah sangat lama dan banyak bagian yang jebol. Kondisi serupa juga menimpa 10 balai penyuluhan KB yang tersebar di tiap kecamatan," papar Puji.
Ia menegaskan, perbaikan fasilitas fisik ini menjadi syarat mutlak jika pemerintah kota serius ingin mengoptimalkan program berbasis kewilayahan.
"Kita ingin ada program Kampung KB Reborn dan integrasi satu data di setiap kecamatan. Bagaimana bisa terwujud kalau tempat dan sekretariatnya saja tidak ada karena rusak bera,"tegasnya.
Menanggapi rencana pembangunan dan revitalisasi fasilitas publik ke depan, DPRD Samarinda mengingatkan pemerintah agar selalu mendahului proyek fisik dengan kajian yang matang.
Evaluasi terhadap kebutuhan riil di lapangan dan karakter masyarakat sekitar harus menjadi pertimbangan utama sebelum anggaran dikucurkan.
Langkah ini penting agar pembangunan gedung atau fasilitas pelayanan tidak berakhir menjadi bangunan yang sepi dan minim aktivitas.
Pemerintah diharapkan hadir untuk memperkuat fasilitas yang memang sudah tumbuh dan dibutuhkan secara alami oleh masyarakat, sehingga penggunaan anggaran daerah bisa lebih tepat sasaran dan efisien. (Adv)
Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.