Bandung (ANTARA) - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat peningkatan status sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) guna memperluas aktivitas perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Lina Ruslinawati mengatakan peningkatan status pelabuhan menjadi PPP akan memberikan ruang pelayanan yang lebih luas karena tidak hanya melayani nelayan lokal, tetapi juga menjadi tempat pendaratan kapal perikanan dari berbagai daerah.
“Kondisi ini menyebabkan sebagian kapal nelayan memilih mendaratkan hasil tangkapannya di luar Jawa Barat, karena fasilitas dan status pelabuhan yang lebih memadai,” kata Lina dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.
Menurut dia, sejumlah pelabuhan perikanan di Jawa Barat saat ini masih berstatus PPI sehingga aktivitas dan layanan yang dapat dilakukan masih terbatas.
Ia menjelaskan peningkatan status pelabuhan akan membuka peluang lebih besar bagi Jawa Barat untuk meningkatkan aktivitas perikanan tangkap sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu sentra perikanan nasional.
Dengan status PPP, lanjut dia, hasil tangkapan nelayan dapat lebih banyak didaratkan di pelabuhan-pelabuhan Jawa Barat, sehingga memudahkan pendataan produksi perikanan dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau status pelabuhan ditingkatkan, peluang Jawa Barat meningkatkan aktivitas perikanan semakin besar. Hasil tangkapan bisa didaratkan di pelabuhan-pelabuhan Jawa Barat sehingga berdampak terhadap PAD sekaligus memudahkan pendataan produksi perikanan,” ujarnya.
Lina menilai peningkatan status pelabuhan juga akan memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat pesisir. Masuknya kapal dari berbagai daerah berpotensi menggerakkan sektor perdagangan, jasa, hingga usaha pengolahan hasil perikanan.
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor : Zaenal Abidin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.