Lamongan (ANTARA) - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengidentifikasi 104 isu strategis dalam pengelolaan Pantai Utara Jawa (Pantura) di wilayah Jawa Timur yang meliputi Tuban, Lamongan, dan Gresik.
Perwakilan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPUJ) RI Sudarwanto Dwi Atmoko mengatakan hasil kajian tersebut menjadi dasar untuk menyusun arah pengelolaan Pantura secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“KLHS menjadi instrumen penting untuk menyusun arah pembangunan Pantura secara terintegrasi dan berkelanjutan,” katanya saat Konsultasi Publik I KLHS Pengelolaan Pantura Jawa di Lamongan, Selasa (22/9).
Ia menjelaskan, 104 isu di wilayah Jawa Timur terdiri atas 52 isu lingkungan, 24 isu ekonomi, 19 isu sosial, dan sembilan isu tata kelola.
Berdasarkan pembagian wilayah kajian, Segmen 14 yang mencakup Tuban dan Lamongan menyumbang 57,7 persen isu, sedangkan Segmen 15 di wilayah Gresik mencapai 42,3 persen.
Secara keseluruhan, KLHS tersebut mengidentifikasi 657 isu strategis dalam pengelolaan Pantura Jawa yang dikelompokkan dalam aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola.
Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan pengelolaan Pantura perlu memperhatikan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Pengembangan pesisir harus komprehensif, lingkungan tetap terjaga, masyarakat terlindungi, dan ekonomi terus tumbuh,” katanya.
Ia mengatakan garis pantai Lamongan sepanjang 47 kilometer memiliki potensi perikanan, pertanian, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lainnya sehingga pengembangannya perlu memperhatikan kondisi lingkungan.
Yuhronur juga menyoroti kenaikan muka air laut sekitar 2,26 sentimeter per tahun yang berpotensi meningkatkan kerentanan kawasan pesisir, terutama di wilayah Paciran dan Brondong.
Ia menambahkan rencana pembangunan Giant Sea Wall perlu diselaraskan dengan tata ruang dan kepentingan masyarakat serta dikoordinasikan antara pemerintah daerah di Tuban, Lamongan, dan Gresik.
Pewarta: Alimun Khakim
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.