Senin, 21 September 2026, 12:05 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Polemik Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan hukum. Diduga terdapat kepentingan politik di balik langkah yang dilakukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.
Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik mengatakan jalur hukum dalam persoalan yang berkaitan dengan politikus muda itu dinilai telah digunakan secara berulang. Ia menduga pola tersebut memiliki tujuan politik tertentu.
Baca Juga: Siap Kuliti Jokowi Soal Ijazah, Dokter Tifa: Di Ruang Sidang, Anda di Bawah Sumpah
"Jadi, menurut saya, polanya sama. Mekanisme hukum dipakai—dalam tanda kutip—memang untuk target politik," kata Freddy, dikutip Senin (21/9/2026).
Freddy kemudian menyebut dugaan target politik tersebut berkaitan dengan posisi politikus itu dalam dinamika politik nasional.
"Target politiknya adalah untuk mendegradasi Mas Gibran. Pola ini berulang-ulang terus, dimainkan terus semaksimal mungkin," ujarnya.
Freddy melihat polemik yang kembali muncul sebagai bagian dari rangkaian persoalan yang sebelumnya juga pernah menyeret nama Gibran. Menurut dia, ada pola tertentu yang terus berulang ketika persoalan hukum mengenai wakil presiden tersebut kembali dibawa ke ruang publik.
Ia juga menyinggung pihak-pihak yang berada di sekitar kelompok yang mengajukan atau mengangkat persoalan tersebut.
Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak melayangkan gugatan terkait dengan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi di Kamis (10/9/2026). Ia mengatakan permohonan terbaru tersebut tidak sekadar mengulang sengketa hasil Pilpres 2024.
Denny menyebut pihaknya menemukan indikasi awal pelanggaran oleh Gibran. Ia menyebut sosok itu kemungkinan tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca Juga: 'Partainya Jokowi' Klaim Akan Kedatangan Nama Besar: Banyak Kader Potensial Gabung PSI
Para pemohon antara lain Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Subhan Pala, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M S Sihombing.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar