Data ini dinamis, bisa jadi antara pagi dan sore berubah karena ada yang meninggal, lahir, pindah tempat, naik kelas, atau turun kelas
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya untuk memutakhirkan data penerima manfaat bantuan sosial (bansos) secara dinamis, sekaligus mengeluarkan warga yang terindikasi sudah mampu dari daftar penerima manfaat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di di Jakarta, Selasa, mengatakan partisipasi aktif masyarakat krusial karena perubahan kondisi sosial ekonomi warga bersifat sangat dinamis dari waktu ke waktu.
"Kami sangat terbuka dan ingin benar-benar mendapatkan data yang akurat sesuai arahan Presiden Prabowo. Data ini dinamis, bisa jadi antara pagi dan sore berubah karena ada yang meninggal, lahir, pindah tempat, naik kelas, atau turun kelas," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Baca juga: Kemensos: Makin banyak KPM ajukan sanggahan data penerima bansos
Mensos menjelaskan pemerintah menyediakan dua jalur utama pemutakhiran data, yakni jalur formal melalui kantor kelurahan/desa mengandalkan operator aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) serta jalur partisipasi publik.
Untuk jalur partisipasi, masyarakat dapat memanfaatkan fitur usul-sanggah pada aplikasi Cek Bansos, kanal regsosek.bps.go.id, hingga fasilitas aduan cepat Call Center Kemensos di nomor 021-171 dan WhatsApp Lapor di nomor 0887-7171-171.
Selain itu Kemensos bersama BPS dan pemerintah daerah (pemda), mengerahkan pendamping sosial untuk melakukan verifikasi faktual (ground check) di lapangan guna menyaring warga berpenghasilan menengah ke atas (Desil 6-10) agar tidak lagi menerima bansos.
Baca juga: Luhut: Integrasi data tekan bansos salah sasaran di bawah 10 persen
Terhitung sejak Triwulan II 025 hingga September 2026, kolaborasi Kemensos, pemda, dan BPS telah berhasil memperbarui data sebanyak 14.141.195 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Mensos menambahkan pemerintah juga tengah merintis digitalisasi bansos melalui pendaftaran portal perlinsos.kemensos.go.id yang kini diuji coba di 42 kabupaten/kota, dengan mengajak relawan, pendamping, dan perangkat desa, menjadi agen digitalisasi untuk mendata kelompok masyarakat yang tak terlihat dan belum sejahtera (the invisible people).
"Sebab masih banyak di sekitar kita ini yang tentu belum masuk dalam data, bahkan disebut oleh Presiden itu mereka the invisible people, penderitaannya sendiri kadang-kadang belum nampak oleh kita. Maka yang paling tahu situasi dan kondisi objektifnya di wilayah masing-masing itu adalah tentu para RT, para RW, dan tentu juga para perangkat desa," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Baca juga: Sinkronisasi data BKKBN dan BPS pemicu perubahan status desil bansos
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.