Kabupaten Bengkulu Selatan (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu mengoptimalkan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit dan pendanaan program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) komoditas sawit.
"Melalui optimalisasi DBH kelapa sawit dan pendanaan PBDP, kami mendorong agar Pemkab Bengkulu Selatan untuk mengintegrasikan pemanfaatan dana bagi hasil sawit dengan berbagai skema pendanaan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)," kata Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim di Kota Bengkulu, Sabtu.
Dengan adanya sinergi tersebut dapat memperluas akses petani sawit lokal terhadap program peremajaan sawit rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana perkebunan seperti pupuk, alat pascapanen, jalan produksi, dan sertifikasi ISPO), serta beasiswa pendidikan vokasi bagi putra-putri pekebun.
Selain itu, Kanwil DJPb Bengkulu juga mengapresiasi Pemkab Bengkulu Selatan dengan memberikan piagam penghargaan karena menjadi penyaluran dana desa Tercepat 100 persen ke 2 se Provinsi Bengkulu Tahun 2026.
Dengan kinerja positif tersebut, secara faktual realisasi penyaluran dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan transfer kas daerah (TKD) dari pemerintah pusat di Kabupaten Bengkulu Selatan hingga memasuki Triwulan IV Tahun Anggaran 2026 seperti dana alokasi umum (DAU) dengan realisasi sebesar Rp449 miliar total pagu Rp540,23 miliar.
Dana bagi hasil (DBH) dengan realisasi sebesar Rp37,76 miliar pagu Rp43,87 miliar, bantuan operasional sekolah (BOS): yaitu Rp25,7 miliar dengan tingkat penyerapan yang sangat tinggi mencapai 99.8 persen, tunjangan profesi guru (TPG) Rp56,8 miliar miliar.
Selanjutnya, dana desa penyaluran optimal 100 persen terealisasi mencakup seluruh desa se Bengkulu Selatan guna menopang ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, dan pemberdayaan BUMDes dan dana alokasi khusus (DAK) Fisik tersalur 100 persen sesuai kontrak rencana pekerjaan untuk dukungan pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat.
Kemudian, dari sektor produktif penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan realisasi Rp355 miliar untuk 4168 penerima dan kredit ultra mikro (UMi) sebesar Rp6,7 miliar untuk 1133 penerima.
"Kanwil DJPb Bengkulu dan Pemkab Bengkulu Selatan sepakat untuk memperkuat pemutakhiran data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), memfasilitasi graduasi usaha mikro melalui pembiayaan UMi, dan mendorong peningkatan porsi penyaluran KUR ke sektor produksi pertanian, perikanan pesisir Manna, dan pengolahan hasil lokal," ujar dia.
Pewarta: Anggi Mayasari
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.