Selasa, 18 Agustus 2026 - 00:01 WIB
Bandung, VIVA – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat luas, sekaligus menyentil kultur feodalisme pejabat daerah yang terus menuntut kenaikan tunjangan dan fasilitas, padahal seharusnya malu mengingat penghasilannya juga tergolong besar.
Baca Juga
Padahal, kata dia, ada fakta masih banyaknya rakyat yang hidup miskin dan belum menikmati layanan dasar.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sang saka merah putih. Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara," ujar Dedi Mulyadi dalam amanat Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin.
Baca Juga
Pria yang akrab disapa KDM tersebut menyindir kebiasaan belanja anggaran yang kerap kali tidak menyentuh akar masalah rakyat, seperti pembelian kendaraan dinas baru hingga penataan rumah dinas berlebihan.
Ia meminta seluruh sistem keuangan Pemprov Jabar ditata ulang untuk menunda kebutuhan pribadi pejabat demi menjamin hak dasar warga, mulai dari pendidikan 12 tahun hingga penjaminan biaya kesehatan.
Baca Juga
"Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas. Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat," ujarnya.
Dedi juga mengingatkan sejarah kelam perilaku feodalistik di Priangan era kolonial yang sering memeras rakyat sendiri, seraya menegaskan tidak boleh lagi ada pasien rumah sakit di Jabar yang tersandera utang atau KTP-nya ditahan karena ketidakmampuan biaya.
"Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Mari kita bersama-sama meninggalkan seluruh tradisi itu dengan tidak menuntut terlalu banyak pada negara, tapi berupaya memberikan yang terbaik," ucap Dedi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Selepas upacara, Dedi menegaskan jajaran penyelenggara keuangan daerah tidak boleh lagi memprioritaskan anggaran yang bersifat rutinitas seremonial sementara kebutuhan pokok rakyat belum terpenuhi.
"Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya diganti tiap tahun tapi enggak punya makna gitu loh," ujar Dedi.
Halaman Selanjutnya
Pria yang akrab disapa KDM tersebut memperingatkan bahaya tumbuhnya mentalitas feodalistik di tubuh birokrasi yang gemar berfoya-foya di ruang rapat namun miskin karya nyata bagi warga.