Solok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat memperoleh alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144,36 miliar untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Bupati Solok Jon Firman Pandu di Solok, Jumat, mengatakan bahwa Kabupaten Solok memperoleh alokasi TKD sebesar Rp144,36 miliar untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp24,62 miliar atau sekitar 17,05 persen, dan akan terus dipercepat sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan," kata dia.
Pada urusan ekonomi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp52 miliar dengan realisasi sekitar Rp21 miliar atau sekitar 21,36 persen.
Anggaran tersebut difokuskan pada bantuan kepada UMKM, dukungan investasi baru, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur pemerintah memprioritaskan rehabilitasi sungai, irigasi, pengamanan pantai, pembangunan hunian tetap dan kawasan permukiman, jalan, jembatan, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi fasilitas pelayanan publik juga terus dipercepat agar pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal.
Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan empat kali pergeseran anggaran yang difinalisasi melalui Peraturan Bupati Solok Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat pelaksanaan program.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan telah diproses sehingga paket-paket pekerjaan infrastruktur kini memasuki tahapan pengadaan melalui mekanisme e-purchasing.
"Kehadiran Tim Supervisi menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat pembangunan," ujarnya.
Bupati juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
"Kami berharap melalui sinergi dan koordinasi yang kuat, seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat, tepat, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak bencana," ucapnya.
Di samping itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok Efia Vivi Fortuna menyampaikan bahwa penanganan darurat infrastruktur telah dilakukan semaksimal mungkin. Namun sedimentasi sungai yang terus terjadi setiap musim hujan menyebabkan normalisasi harus dilakukan secara berkelanjutan.
Untuk itu, PUPR mengusulkan pembangunan check dam dan sabo dam sebagai solusi permanen untuk mengurangi sedimentasi dan ancaman banjir material.
Pelaksanaannya masih terkendala perizinan penggunaan kawasan hutan sehingga diharapkan adanya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat proses perizinan.
Dari sektor perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Solok Retty Humaira melaporkan pendataan rumah terdampak telah selesai dengan total 598 unit. Kebutuhan relokasi meningkat menjadi sekitar 180 unit rumah, sementara tiga lokasi relokasi telah disiapkan dan saat ini sedang dalam proses pengadaan lahan.
Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.