Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membidik target menjadi provinsi yang sepenuhnya bebas dari anak tidak sekolah (ATS) pada 2029, dengan menjadikan transformasi aparatur sipil negara (ASN) dan kelembagaan sebagai mesin penggerak utamanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman di Bandung, Kamis, mengungkapkan target penuntasan angka putus sekolah tersebut diposisikan bukan sekadar program rutin Dinas Pendidikan, melainkan reformasi manajemen kinerja pemerintahan secara menyeluruh untuk memastikan hak pendidikan setiap anak terpenuhi.
Pasalnya, kata Herman, akselerasi pencegahan dan penanganan ATS kini menjadi kebutuhan strategis daerah di bawah komando kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS)," kata Herman dalam keterangannya.
Herman menjelaskan, demi merealisasikan target tersebut, Pemprov Jabar melakukan perombakan di internal pemerintahan yang mencakup tiga pilar utama, yakni transformasi ASN, penataan kelembagaan, serta pembenahan manajemen kinerja.
Selain perbaikan tata kelola di internal birokrasi, kunci keberhasilan penanganan ATS bertumpu pada keakuratan data terintegrasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemangku kepentingan dunia pendidikan agar intervensi di lapangan tepat sasaran.
"Good data, good decision, good result," tutur Herman menekankan pentingnya kualitas data sebagai fondasi pembuat kebijakan.
Sinergi lintas sektor dan penguatan data presisi tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga setiap anak rentan putus sekolah di Jawa Barat memperoleh intervensi yang memberikan hasil nyata.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.