Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan arah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2027, dari soal efisiensi bantuan daerah hingga melancarkan perang pada peredaran obat keras tramadol.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama Pemprov Jabar dan DPRD Jabar atas Rancangan KUA PPAS 2027 di Bandung, Rabu, mengatakan pihaknya mengubah skema bantuan keuangan daerah dari Pemprov ke kabupaten/kota menjadi bantuan barang, demi efisiensi serta menjamin ketercukupan pembiayaan belanja wajib.
Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan postur anggaran APBD Jawa Barat 2027 berada pada kondisi aman untuk membiayai belanja wajib, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan gratis SMA/SMK, perbaikan infrastruktur, hingga program strategis perlindungan sosial.
"Persoalan adalah proses pengelolaan dan caranya yang diubah, yang biasanya caranya kita serahkan ke kabupaten/kota dalam bantuan keuangan, hari ini kita ubah menyerahkan dalam bantuan barang. Artinya keuangannya dikelola oleh kita, setelah menjadi barang baru diserahkan pada pemerintah kabupaten maupun hingga pemerintah desa," ujar Dedi Mulyadi.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu mengungkapkan efisiensi anggaran juga ditopang oleh penghentian subsidi operasional Bandara Kertajati sebesar Rp60 miliar per tahun, menyusul alih fungsi pengelolaannya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan.
Di sektor kesehatan, Pemprov Jabar menyiapkan pola kerja sama langsung dengan rumah sakit di Jabar dan Jakarta untuk mengcover warga miskin di daerah yang tidak lagi sanggup membiayai Universal Health Coverage (UHC), termasuk membiayai klaim korban kejahatan yang tidak bisa diklaimkan ke BPJS Kesehatan.
"Bupati dan wali kota, pemerintah provinsi dan kabupaten kota bekerja sama untuk menjalin kerja sama dengan seluruh rumah sakit. Pembayarannya melalui apa? Melalui pola bantuan pembayaran pemerintah bersifat bantuan sosial sesuai dengan layanan yang diberikan pada rumah sakit kepada masyarakat secara langsung," ucap Dedi.
Baca juga: DPRD dan Pemprov Jabar menyepakati Rancangan KUA-PPAS APBD 2027
Pada sektor infrastruktur dan lingkungan, Jabar mematok status jalan provinsi 100 persen mantap pada 2027, penuntasan program "Jabar Caang" bagi 80.000 warga belum berlistrik, serta pengangkatan petugas penjaga mata air dan irigasi menjadi tenaga kerja kontrak pemerintah daerah.
Di luar pembangunan fisik, Dedi menggarisbawahi alokasi perlindungan masyarakat yang difokuskan pada penanganan kejahatan begal serta pembasmian peredaran obat terlarang Tramadol yang dinilainya sebagai ancaman merusak generasi muda Jabar.
"Begal itu salah satu penyebabnya adalah menurut saya, beredarnya obat Tramadol. Ini menyangkut masa depan warga Jabar. Kalau anak-anak muda mengkonsumsi ini dalam setiap waktu dipastikan tawuran, pembegalan, penganiayaan tidak akan berhenti. Ini adalah ancaman dalam sisi geopolitik untuk melumpuhkan generasi Jawa Barat, sehingga juga perlu diperhatikan dalam KUA PPAS 2027," tutur Dedi.
Sebelumnya, DPRD Jawa Barat bersama Pemprov Jawa Barat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna Rabu.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena di Bandung, Rabu, menyampaikan kesepakatan bersama tersebut menjadi tonggak penting dalam tahapan penyusunan APBD TA 2027, sekaligus landasan bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2027.
Dia juga menyampaikan penyusunan Rancangan KUA-PPAS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kebijakan anggaran daerah yang wajib dibahas bersama Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat sebelum penyusunan Rancangan APBD.
Diketahui, nilai kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027 adalah sebesar sekitar Rp82,88 triliun.
Pewarta: RPG
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.