Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80% pada semester I-2026 secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang antara lain oleh industri pengolahan yang menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian provinsi tersebut.
Baca Juga: KAI Operasikan Terbatas Stasiun JIS, Perkuat Akses Transportasi Kawasan Ekonomi Jakarta Utara
Di sisi investasi, Jawa Tengah mencatat realisasi penanaman modal sebesar Rp48,54 triliun sepanjang semester I-2026. Angka itu baru mencapai 48,99% dari target investasi Jawa Tengah pada 2026 yang ditetapkan sebesar Rp99,09 triliun.
Komposisi realisasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp25,92 triliun atau 53,40% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp22,62 triliun atau 46,60%.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan ruang investasi di Jawa Tengah masih besar, khususnya pada sektor manufaktur.
"Karena itu, forum ini sangat tepat untuk mendorong kembali masalah investasi dan industri manufaktur. Nah, yang lainnya sebenarnya kalau kita lihat beberapa komposisi dari pengembangan di Jawa Tengah ini, potensi investasi masih akan sangat besar," ujar Susiwijono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Salah satu sumber potensi investasi Jawa Tengah berada di kawasan industri. Pemerintah menyebut minat investor terhadap KEK Kendal dan KITB masih tinggi.
Susiwijono mengatakan kapasitas lahan di dua kawasan tersebut telah banyak digunakan oleh investor. Kondisi itu bahkan mendorong adanya pembahasan mengenai perluasan kawasan untuk menampung investasi baru.
"Itu potensi investor yang masih akan datang (ke dalam dua KEK) itu luar biasa. Lahannya sudah 100%, jadi sudah utilized semuanya," kata Susiwijono.
Menurutnya, pemerintah daerah dan pengelola kawasan kini mengajukan perluasan serta pengembangan kawasan. Proses tersebut masih berjalan, sementara calon investor disebut sudah menunggu kesempatan untuk masuk.
"Kami mengajukan perluasan dan pengembangan, dan masih perlu proses, tapi investornya sudah mengantri. Artinya sebenarnya potensi investasi Jawa Tengah itu besar sekali," ujarnya.
Susiwijono menilai dua kawasan tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama karena aktivitas industri manufaktur yang terus berkembang.
"Di Jawa Tengah ada dua KEK, dan keduanya betul-betul pertumbuhannya luar biasa, terutama dari sisi industri manufaktur," lanjutnya.
Meski minat investor disebut tinggi, realisasi investasi Jawa Tengah hingga semester I-2026 masih berada di bawah separuh target tahunan.
Dari target Rp99,09 triliun, investasi yang telah terealisasi mencapai Rp48,54 triliun atau 48,99%. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp50,55 triliun investasi yang perlu direalisasikan untuk mencapai target 2026.
Secara wilayah, Kota Semarang menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar, yakni Rp6,57 triliun. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Kendal sebesar Rp6,56 triliun dan Kabupaten Batang Rp6,11 triliun.
Selanjutnya, Kabupaten Temanggung mencatat realisasi investasi Rp4,58 triliun dan Kabupaten Demak Rp3,34 triliun.
Konsentrasi investasi di sejumlah daerah tersebut menunjukkan peran kawasan industri dan pusat kegiatan ekonomi dalam menarik modal masuk ke Jawa Tengah.
Di tengah potensi investasi yang masih besar, pemerintah menyoroti persoalan kepastian perizinan. Bagi investor, kepastian mengenai perizinan dasar dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kepastian pelaksanaan proyek.
Susiwijono mengatakan persoalan investasi tidak hanya berhenti pada proses perizinan. Setelah kebijakan dan perizinan ditetapkan, investor masih dapat menghadapi berbagai kendala ketika menjalankan kegiatan usaha.
"Problem (investor) itu tidak se-ideal itu (bukan hanya masalah perizinan saja), sehingga kita desain kebijakannya di awal dulu. Di dalam operasionalnya, itu selalu banyak tantangan dan kendala di sana," jelasnya.
Karena itu, pemerintah menilai perlu ada mekanisme yang jelas bagi investor untuk menyampaikan persoalan yang muncul selama menjalankan kegiatan usaha.
Baca Juga: Susiwijono: Pemerintah Siapkan Insentif Parkir DHE Di Dalam Negeri
"Dan mereka harus ada tempat mengadunya ke mana," lanjut Susiwijono.
Menurut dia, pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam menyelesaikan persoalan tersebut karena sejumlah kewenangan terkait regulasi dan kebijakan berada di tingkat pusat.
"Jadi, intinya sebenarnya ada satu titik yang kalau ada masalah bisa dikunjungi mereka (pemerintah daerah), dan itu harus dilakukan pemerintah pusat, karena regulatornya, otoritasnya, kewenangan pembuatan kebijakan program, bahkan menetapkan apapun ada di kami," katanya.
Besarnya perhatian terhadap investasi manufaktur tidak terlepas dari struktur ekonomi Jawa Tengah. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian provinsi tersebut.
Pada saat yang sama, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik memiliki kontribusi 31,52% terhadap perekonomian Jawa Tengah. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kontribusi PMTB secara nasional yang sebesar 29,36%.
Kondisi tersebut membuat investasi menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, terutama ketika investasi diarahkan ke sektor produktif dan industri pengolahan.
Secara nasional, ekonomi Indonesia juga tumbuh 5,45% pada semester I-2026 secara kumulatif. Sejumlah indikator makro turut menunjukkan aktivitas ekonomi masih terjaga.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juli 2026 tercatat 116,8. Sementara itu, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level 50,2 pada bulan yang sama.
Level PMI di atas 50 menunjukkan aktivitas manufaktur masih berada dalam zona ekspansi.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah melihat Jawa Tengah masih memiliki ruang untuk menarik investasi baru. Namun, besarnya minat investor perlu diikuti dengan kesiapan kawasan, ketersediaan lahan, serta kepastian perizinan agar rencana investasi dapat berlanjut menjadi proyek yang terealisasi.
"Potensi investasi Jawa Tengah itu besar sekali," ujar Susiwijono.