Aceh Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyatakan realisasi keuangan tambahan dana transfer ke daerah (TKD) hingga awal Agustus 2026 telah mencapai Rp15,68 miliar atau sebesar 23,02 persen dari total pagu Rp68,12 miliar untuk 293 paket pekerjaan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat, Dr Kurdi di Meulaboh, Jumat menyebutkan dari total paket pekerjaan tersebut sebanyak 153 paket masih dalam tahap proses, 127 paket masuk tahap pelaksanaan fisik, dan 27 paket sudah menyelesaikan tahap Provisional Hand Over (PHO).
Dalam paparan di hadapan Satgas PRR Sumatera, Kurdi mengatakan pemerintah daerah saat ini terus memacu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang bersumber dari Tambahan Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026.
Kurdi mengatakan saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat menjadi instansi dengan porsi anggaran dan jumlah paket terbesar, yakni sebanyak 103 paket dengan nilai pagu Rp32,44 miliar.
“Saat ini, Dinas PUPR telah membukukan realisasi keuangan sebesar Rp8,23 miliar atau sebesar 25,37 persen,” kata Kurdi menambahkan.
Sementara itu, persentase serapan anggaran tertinggi sejauh ini dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang mencatatkan realisasi 44,41 persen atau Rp6,81 miliar dari pagu Rp15,34 miliar.
Berdasarkan sektor pembangunannya, porsi realisasi keuangan terbesar tambahan TKD di Kabupaten Aceh Barat saat ini didominasi oleh sektor infrastruktur Rp8,23 miliar atau 52,54 persen, urusan lainnya Rp3,93 miliar atau 25,07 persen.
Kemudian sektor pertanian Rp1,67 Miliar atau 10,64 persen, Dinas Sosial Aceh Barat Rp1 miliar atau 6,37 persen, sektor pendidikan dan Kesehatan Rp0,84 miliar atau 5,38 persen
Berdasarkan metode pemilihannya, sistem Pengadaan Langsung (PL) menjadi yang terbanyak digunakan, yaitu mencapai 155 paket. Disusul metode lainnya sebanyak 83 paket, Swakelola (SWA) 27 paket, E-Katalog 19 paket, dan Tender 18 paket.
Kurdi mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sembilan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Aceh Barat yang realisasi keuangannya masih nol persen, karena dokumen pendukung dan proses persiapan tender yang sedang dirampungkan.
“Percepatan utama saat ini difokuskan pada 153 paket yang masih berada dalam tahap proses. Kami menekankan kepada seluruh SKPK terkait untuk segera menyelesaikan penandatanganan kontrak (TT Kontrak) dan melengkapi dokumen agar pekerjaan fisik serta pencairan keuangan dapat berjalan tepat waktu," tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menetapkan lima langkah rekomendasi utama bagi seluruh instansi di antaranya menuntaskan proses administrasi dan penandatanganan kontrak paket-paket strategis, meningkatkan sinergi Lintas Sektor untuk memangkas kendala teknis.
Kemudian memantau perkembangan fisik dan keuangan secara berkala di lapangan, meningkatkan performa realisasi pencairan anggaran TKD, serta memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak langsung dan cepat bagi masyarakat.
"Kerja cepat dan kerja tuntas menjadi kunci utama agar manfaat pembangunan ini dapat segera dirasakan secara nyata oleh masyarakat Aceh Barat," pungkas Dr Kurdi.
Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.