Indonesia tegaskan reformasi PBB semakin mendesak di abad ke-21
Minggu, 27 September 2026 12:37 WIB
Tangkapan layar - Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat berbicara dalam Pertemuan Tingkat Menteri Peacebuilding Commission (PBC) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2026). ANTARA/UN Web TV/am.
Jakarta (ANTARA) - Indonesia menilai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jadi semakin mendesak di tengah semakin bergolaknya dinamika dunia pada abad ke-21, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI) Sugiono.
Dalam pernyataan nasional Indonesia yang disampaikan di hadapan Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Sabtu waktu setempat, dia mengatakan peran PBB sebagai institusi multilateral yang menyatukan semua negara di dunia masih tak tergantikan.
“Indonesia senantiasa percaya pada PBB. Akan tetapi, kepercayaan pada PBB juga berarti percaya bahwa PBB harus berevolusi seiring dengan dunia yang dilayaninya,” kata Sugiono, sebagaimana dipantau melalui siaran daring di Jakarta, Ahad.
Menlu RI mengatakan PBB memberi ruang bagi bangsa-bangsa di dunia untuk mencari jalan tengah atas perbedaan pandangan mereka tanpa harus menempuh jalan kekerasan dan konflik.
“PBB memberi aturan bersama di tengah perbedaan kepentingan dan memungkinkan kita menghimpun kemampuan ketika negara-negara tak bisa bertindak sendirian,” ujarnya.
Baca juga: Menlu RI apresiasi Guterres jelang akhir masa jabatan Sekjen PBB
Baca juga: Salam lintas agama kembali bergaung di Majelis Umum PBB
Dia menuturkan respons yang tepat untuk mengatasi multilateralisme yang masih belum sempurna saat ini adalah dengan mewujudkan multilateralisme yang semakin kuat dan lebih baik.
Sistem multilateral yang paling tepat untuk abad ke-21 adalah sistem yang lebih representatif, lebih ulet, dan lebih dapat membawa hasil konkret bagi masyarakat dunia, kata dia.
Sugiono mengatakan reformasi multilateral, khususnya reformasi PBB, tak mungkin selesai dalam semalam. Akan tetapi, semakin besarnya tantangan yang dihadapi saat ini menuntut dunia untuk bertindak sekarang juga.
“Kita harus mulai memperkuat kapasitas kolektif kita dalam menghadapi krisis, merespons secara efektif krisis global dan kondisi kemanusiaan, serta menjaga perdamaian, pembangunan, dan kerja sama,” ujar Menlu RI.
Di samping reformasi PBB, dia menuturkan reformasi sistem multilateral juga harus dilakukan terhadap arsitektur keuangan internasional.
Hal tersebut, lanjutnya, adalah untuk memastikan sistem keuangan dunia dapat semakin baik memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang serta memperluas peluang bagi mereka untuk menetapkan prioritas pembangunan dan membangun ketahanan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, dia mengatakan kemampuan Indonesia berkontribusi secara konsisten bagi komunitas internasional berakar dari keberhasilan Indonesia merealisasikan ketahanan nasional terlebih dahulu.
Di samping menjaga kualitas hidup masyarakat, upaya Indonesia mewujudkan ketahanan nasional juga dilakukan dengan memupuk persatuan dalam perbedaan serta penghargaan terhadap prinsip-prinsip HAM, kata dia.
Kehadiran Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 2026 diwakili Menlu Sugiono sebagai kepala delegasi Indonesia yang sudah hadir di New York sejak Senin (21/9). Sebelum menyampaikan pernyataan nasionalnya pada Sabtu, Sugiono telah berpartisipasi dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi maupun pertemuan bilateral.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia tegaskan reformasi PBB semakin mendesak di abad ke-21
Pewarta : Nabil Ihsan
Editor:
Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026