Jakarta (ANTARA) - Indonesia resmi memulai mandat sebagai anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Board of Auditors/UNBoA) periode 2026-2032 melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola organisasi dunia itu.
Menurut pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri pada Kamis, prosesi serah terima keanggotaan UNBoA berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 22 Juli. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mendampingi Ketua BPK Isma Yatun menerima mandat tersebut.
"Kementerian Luar Negeri akan senantiasa meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat dan memperluas kepemimpinan serta pengaruh Indonesia di berbagai forum internasional," kata Arrmanatha.
Ia menjelaskan Kementerian Luar Negeri bersama BPK telah menjalankan diplomasi sejak 2020 untuk menghimpun dukungan negara-negara anggota PBB hingga Indonesia terpilih secara aklamasi pada 2025.
Kementerian Luar Negeri melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York akan terus mendukung BPK dalam pelaksanaan tugas audit terhadap badan-badan PBB selama masa mandat tersebut.
UNBoA merupakan dewan yang beranggotakan tiga lembaga pemeriksa negara (Supreme Audit Institutions/SAI) yang bertugas mengaudit laporan keuangan dan kinerja berbagai entitas PBB.
Selain melakukan audit eksternal, dewan tersebut menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB guna memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas organisasi.
Indonesia terpilih secara aklamasi sebagai anggota UNBoA pada Sidang Utama Komite V Majelis Umum PBB pada 7 November 2025 dengan masa tugas enam tahun, mulai Juli 2026 hingga Juni 2032.
Dalam mandat tersebut, BPK menggantikan China National Audit Office sebagai wakil kawasan Asia dan akan bekerja sama dengan lembaga pemeriksa negara Prancis serta Brasil.
Ketua BPK Isma Yatun mengatakan keanggotaan Indonesia di UNBoA merupakan pengakuan atas kapasitas dan kredibilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa berstandar internasional.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada anggota UNBoA atas dukungan selama proses transisi serta menegaskan pentingnya menjaga independensi, kesinambungan, dan kualitas audit agar memberikan nilai tambah bagi PBB dan negara-negara anggotanya.
Baca juga: Indonesia serukan penguatan HAM pada peringatan 20 tahun Dewan HAM PBB
Baca juga: Di forum PBB, Indonesia dorong aturan AI global untuk lindungi anak
Baca juga: Prabowo ungkap digitalisasi pendidikan Indonesia diakui dunia
Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.