Sabtu, 12 September 2026, 12:40 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap warisan pembangunan infrastruktur era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Deddy menilai banyak proyek raksasa yang menelan anggaran besar dari uang rakyat justru berujung mangkrak dan membebani keuangan negara.
Kritik tersebut secara spesifik menyoroti sejumlah proyek strategis nasional yang diklaim gagal memberikan nilai ekonomis yang sepadan dengan besarnya nilai investasi.
Menurut Deddy, dua megaproyek infrastruktur transportasi kebanggaan era sebelumnya kini justru mengalami pendarahan finansial yang parah.
"Dua proyek raksasa ini, Kereta Cepat Whoosh dan Bandara Internasional Jogyakarta (YIA), setiap tahun mengalami kerugian Rp1 triliun," tegas Deddy dalam keterangannya.
Selain Whoosh dan YIA, politikus PDIP ini juga memperluas sorotannya pada sederet proyek infrastruktur lain yang dinilai bermasalah dan berpotensi memicu kerugian negara.
Beberapa di antaranya Bandara Kertajati yang sepi penumpang dan dinilai salah perhitungan secara komersial dalam perencanaan awalnya.
"Belum lagi Bandara Kertajati, IKN, waduk, tol dan bandara-bandara lain.....seharusnya semua masuk "KERUGIAN NEGARA"!!," tambahnya.
Lebih jauh, Deddy Sitorus menyoroti adanya dugaan tebang pilih dalam penegakan hukum terkait kerugian negara. Ia merasa heran aparat penegak hukum begitu cepat bertindak jika indikasi kerugian melibatkan pihak swasta atau perorangan.
Namun, ketegasan yang sama dinilai tidak berlaku ketika menyangkut lingkaran kekuasaan atau kebijakan infrastruktur yang merugikan keuangan negara dalam skala masif. Ia pun menutup kritiknya dengan sentilan politik bernada satir.
"Kalau sama swasta atau perorangan, aparat hukum bergerak cepat. Tapi sama geng Oslo dan geng MBG enggak jelas ngapain," pungkas Deddy Sitorus.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat