Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut Indonesia tidak lagi perlu membuka kawasan hutan untuk memperluas lahan budidaya padi. Kebijakan tersebut menyusul keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan pada 2029.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut Indonesia tidak lagi perlu membuka kawasan hutan untuk memperluas lahan budidaya padi. Kebijakan tersebut menyusul keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan pada 2029.
Hashim mengatakan pemerintah kini tidak melihat adanya urgensi untuk memperluas budidaya padi ke kawasan kehutanan. Pemerintah akan mengandalkan intensifikasi lahan untuk menjaga dan meningkatkan produksi pangan.
"Atas keberhasilan kita dalam mewujudkan swasembada beras, pemerintah Indonesia ingin mengumumkan secara resmi, khususnya melalui Kementerian Pertanian lewat saya selaku utusan khusus, bahwa Kementerian Pertanian dan pemerintah saat ini memandang tidak perlu lagi memperluas pembukaan lahan budidaya padi di kawasan yang selama ini disebut sebagai kawasan hutan," kata adik kandung Presiden Prabowo Subianto dalam International Indonesia Sustainability Forum (ISF), di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Hashim, pemerintah sebelumnya menargetkan pembukaan kawasan food estate seluas 2 juta hektare. Namun, target tersebut disebut telah tercapai tanpa perlu membuka lahan hutan seluas 2 juta hektare.
Ia menyebut pemerintah memanfaatkan lahan rawa di Papua dan Kalimantan untuk mendukung produksi pangan. Ia menegaskan kawasan yang dimanfaatkan merupakan lahan rawa, bukan lahan gambut.
"Program yang kerap disebut sebagai proyek food estate seluas 2 juta hektare adalah target yang pada kenyataannya telah berhasil kita capai tanpa perlu membuka lahan hutan seluas 2 juta hektare," ujar Hashim.
Keberhasilan tersebut, jelas dia, turut didukung kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif kepada petani. Pemerintah menaikkan harga pembelian gabah atau beras sebesar 50 persen dari Rp4.000 menjadi Rp6.500 per kilogram serta memangkas harga pupuk sebesar 20 persen.
Hashim menyebut kebijakan tersebut ikut meningkatkan taraf hidup petani Indonesia. Menurut dia, kesejahteraan sekitar 120 juta masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian padi dan agrikultur kini berada pada tingkat tertinggi sejak era 1980-an.
Pemerintah selanjutnya akan mengutamakan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan varietas baru serta benih unggul padi dan kedelai berkualitas tinggi.
Hashim menegaskan pemerintah tidak lagi melihat kebutuhan untuk memperluas area pertanian padi ke kawasan hutan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas melalui lahan yang telah tersedia.