Hari H Hukuman Ekonomi AS Dimulai, Iran Janjikan Hal Lebih Ngeri

2026/08/24

Jakarta, CNBC Indonesia - Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memasuki babak baru yang bergeser dari medan militer ke sektor ekonomi. Washington bersiap meluncurkan paket sanksi baru yang disebut sebagai serangan finansial terbesar yang pernah dikerahkan terhadap Iran, sementara Teheran mengancam akan menghentikan seluruh ekspor minyak dari kawasan Teluk jika tekanan ekonomi tersebut terus berlanjut.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin (24/8/2026) pukul 13.00 waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Bessent diperkirakan mengumumkan langkah-langkah ekonomi baru yang menargetkan mitra dagang Iran.

Bessent sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai skala tindakan tersebut. Dalam opini yang diterbitkan Financial Times pada Minggu, ia menyebut langkah Washington sebagai serangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pilihan Redaksi

"Fajar menyingsing dan dimulailah D-Day ekonomi, serangan finansial tunggal terbesar yang pernah dikerahkan terhadap seorang lawan," tulis Bessent dalam artikel tersebut.

Bessent sebelumnya juga telah mendesak China untuk bekerja sama dengan Washington.

China menjadi perhatian penting karena memiliki hubungan perdagangan minyak yang besar dengan kawasan Teluk. Bessent sebelumnya mencatat bahwa secara historis China menerima setengah dari impor minyaknya dari kawasan tersebut.

Namun, Beijing menyerukan pendekatan diplomatik. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington mengatakan bahwa "sanksi dan tekanan tidak membantu menyelesaikan masalah", sembari menyerukan diplomasi.

Sementara itu, sanksi baru tersebut akan diarahkan tidak hanya kepada Iran, tetapi juga negara-negara yang tetap mempertahankan hubungan perdagangan dan keuangan dengan Teheran.

Iran merespons ancaman tersebut dengan peringatan keras. Teheran menyatakan dapat menghentikan seluruh ekspor minyak dari kawasan Teluk apabila "perang ekonomi" yang dipimpin AS terus berlangsung.

Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran, menyampaikan ancaman tersebut melalui unggahan di media sosial pada Minggu.

"Jika perang ekonomi berlanjut, tidak setetes pun minyak akan diekspor, baik melalui Selat Hormuz maupun dari mana pun di Teluk Persia," tulis Rezaei, dilansir Reuters.

Ia juga memperingatkan negara-negara yang membantu Washington menjalankan tekanan ekonomi terhadap Iran.

Sanksi baru AS juga akan diterapkan ketika kondisi perekonomian Iran sebenarnya sudah berada di bawah tekanan besar akibat sanksi internasional yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Iran telah menghadapi sanksi ekonomi internasional sejak periode Revolusi Islam 1979.

Sebelum serangan AS dan Israel, perekonomian Iran sudah menghadapi berbagai persoalan, termasuk inflasi tinggi, pelemahan mata uang, kekurangan energi, sanksi dan kelemahan struktural yang mendalam.

Perang kemudian memperburuk situasi tersebut. Infrastruktur Iran mengalami kerusakan, perdagangan terganggu, produksi menurun dan pemerintah harus menghadapi biaya pembangunan kembali.

Meski pemerintah Iran tetap menunjukkan sikap menantang secara terbuka, sejumlah pejabat Iran telah memperingatkan bahwa hukuman ekonomi tambahan dapat semakin memperburuk kondisi masyarakat, memicu kembali kerusuhan dan semakin mengikis legitimasi Republik Islam.

Dengan tekanan tersebut, perang ekonomi berpotensi menambah persoalan yang sudah dihadapi Iran bahkan sebelum konflik militer berlangsung.

Ancaman Iran untuk menghentikan seluruh ekspor minyak dari kawasan Teluk juga menempatkan Selat Hormuz kembali sebagai titik penting dalam eskalasi konflik.

Iran masih memiliki kemampuan untuk mengancam kapal tanker minyak yang melintasi selat tersebut. Aktivitas pelayaran di jalur strategis itu telah mendekati kondisi terhenti akibat konflik.

Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia, sehingga gangguan terhadap lalu lintas kapal di kawasan tersebut dapat memberikan tekanan lebih luas terhadap pasar energi.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]