Pontianak (ANTARA) - Para gubernur se-Indonesia membahas strategi penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam Rapat Kerja Gubernur dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Nusa Tenggara Barat.
"Forum APPSI menjadi wadah yang sangat penting bagi seluruh gubernur untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan berbagai langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menghadiri Raker Gubernur dan Munas Luar Biasa APPSI di NTT, Kamis.
Ria Norsan mengatakan pembahasan tersebut menjadi penting mengingat pemerintah daerah menghadapi tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Menurut dia, salah satu agenda utama dalam Rakergub APPSI adalah reformulasi kebijakan UMKM berbasis segmentasi usaha, penguatan rantai pasok, serta penerapan sistem closed loop guna meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
Selain itu, para gubernur juga membahas optimalisasi potensi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu sumber peningkatan PAD yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Ria Norsan menilai isu tersebut sangat relevan bagi daerah, termasuk Kalbar, yang terus berupaya memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
"Kami berharap hasil Rakergub dan Munaslub APPSI ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dalam penguatan ekonomi daerah, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan pendapatan daerah," tuturnya.
Ia mengatakan semangat kolaborasi antardaerah perlu terus diperkuat agar pemerintah provinsi dapat saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Rakergub dan Munaslub APPSI yang berlangsung di Aruna Senggigi Resort and Convention, Kabupaten Lombok Barat, juga membahas penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi beserta mekanisme iuran anggota.
Selain agenda persidangan, kegiatan tersebut turut diisi dengan kunjungan lapangan ke sejumlah pelaku UMKM dan city tour guna memperkenalkan potensi pariwisata, budaya, serta produk unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada seluruh peserta.
"Pemprov Kalbar berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan nasional," katanya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.