Jakarta -
Gubernur New York, Kathy Hochul, memang baru saja menandatangani moratorium pembangunan pusat data AI baru di wilayahnya, tetapi ia tidak menolak penggunaan teknologi tersebut untuk urusan pemerintahan.
Dalam wawancara dengan Odd Lots, Hochul mengungkapkan bahwa timnya menggunakan AI untuk menganalisis setiap aturan, regulasi, dan kebijakan untuk mendeteksi undang-undang yang sudah ketinggalan zaman.
Beberapa aturan kuno yang disorot oleh Hochul dalam wawancara tersebut meliputi:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Kewajiban membayar biaya sebesar USD 25 untuk membawa anjing berburu.
- Syarat yang mewajibkan ibu hamil memiliki izin khusus untuk bekerja setelah lewat tengah malam.
Hochul menambahkan bahwa proses peninjauan seluruh undang-undang di negara bagian tersebut kemungkinan akan memakan waktu hingga lima tahun jika dilakukan secara manual oleh staf tingkat bawah. Namun, berkat bantuan AI, timnya berhasil menyelesaikannya hanya dalam beberapa bulan. Hasil analisis ini memungkinkan Hochul dan lembaga negara bagian untuk segera menghapus regulasi yang sudah tidak relevan tersebut.
Penghentian sementara pusat data
Awal pekan ini, New York menjadi negara bagian pertama yang menangguhkan pembangunan pusat data berskala raksasa baru hingga satu tahun ke depan. Selama masa jeda ini, para pembuat undang-undang berencana menyusun regulasi baru untuk melindungi penduduk dari ancaman lonjakan biaya utilitas dan risiko terhadap sumber daya alam akibat operasional pusat data masif.
"Saya menginginkan pemerintahan yang tidak membebani Anda, melainkan berada di pihak Anda, dan menggunakan AI adalah cara yang sangat ampuh untuk mewujudkan hal itu. Saya rasa setiap tingkat pemerintahan harus menggunakan ini. Saya akan membuat perubahan dramatis dengan memanfaatkan kekuatan AI," ujar Hochul, demikian dikutip detikINET dari Bloomberg, Jumat (17/7/2026).
(asj/fay)
TAGSLIHAT LAINNYA