AKURAT.CO Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, dinilai gagal menjalankan fungsi komunikasi pemerintah kepada publik. Pola komunikasi yang dibangun Qodari justru berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai cara Qodari berkomunikasi memunculkan kesan bahwa dia lebih berperan sebagai juru bicara pribadi dibanding representasi pemerintah yang mengedepankan kepentingan publik.
"Qodari sendiri gagal mencerminkan elite yang berpihak pada publik, dia lebih seperti juru bicara pribadi dan ini berisiko terhadap nama baik pemerintah," kata Dedi saat dihubungi Akurat.co, Minggu (19/7/2026).
Baca Juga: Gaya Komunikasi Qodari Belum Mampu Jembatani Pemerintah dengan Publik, Bisa Jadi Bumerang
Menurutnya, komunikasi pemerintah seharusnya mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menjelaskan berbagai kebijakan. Namun, fungsi tersebut dinilainya belum dijalankan secara optimal oleh Qodari.
"Komunikasi pemerintah pada publik tidak dijalankan dengan baik oleh Qodari. Pemerintah seharusnya sudah mengevaluasi itu," ujarnya.
Dia mengingatkan, apabila Qodari tetap menjadi wajah komunikasi pemerintah tanpa adanya evaluasi, maka kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo maupun pemerintah berpotensi terus menurun.
"Jika Qodari tetap dibiarkan mewakili komunikasi pemerintah, bukan tidak mungkin justru publik semakin tidak percaya pada Presiden maupun pemerintah, karena kualitas komunikasinya buruk," ucap Dedi.
Baca Juga: Gaya Komunikasi Qodari Bermasalah, Bakom Jadi Lebih Suka Menyerang daripada Mendengar
Selain itu, Presiden Prabowo perlu memberi perhatian serius terhadap kualitas komunikasi pemerintah karena tingkat kepercayaan publik dapat berimplikasi pada dinamika politik, termasuk pemilu mendatang.
Sebagai pembanding, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mampu membangun komunikasi pemerintahan yang lebih efektif. Salah satu faktornya adalah adanya satu juru bicara pemerintah yang menjadi rujukan utama publik.
"Presiden sebaiknya perlu belajar dari cara SBY mengelola komunikasi, piawai dalam segala situasi, selain juga karena juru bicara era SBY hanya satu orang sehingga publik memiliki kepastian siapa yang perlu didengar dalam hal mewakili suara pemerintah," pungkasnya.