Fraksi Golkar Kotim ingatkan OPD percepat realisasi anggaran
Sabtu, 19 September 2026 17:15 WIB
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kotim Riskon Fabiansyah. (ANTARA/Devita Maulina)
Sampit (ANTARA) - Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi program yang telah dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
“Waktu pelaksanaan Perubahan APBD 2026 relatif terbatas. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus segera melakukan percepatan setelah APBD ditetapkan,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kotim Riskon Fabiansyah di Sampit, Sabtu.
Riskon menjelaskan, percepatan perlu dilakukan sejak APBD Perubahan ditetapkan agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Setiap OPD perlu segera menindaklanjuti program yang telah mendapatkan alokasi anggaran dengan menyiapkan seluruh tahapan pelaksanaannya. Perencanaan yang dilakukan sejak awal dinilai dapat menghindari keterlambatan pada tahap pelaksanaan maupun pengadaan.
Ia menekankan percepatan realisasi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kesiapan teknis dan administrasi. Setiap kegiatan harus memiliki perencanaan yang jelas agar pelaksanaannya tetap sesuai ketentuan.
“Program yang dilaksanakan harus memiliki kesiapan teknis dan administratif yang memadai," katanya.
Menurutnya keterlambatan pelaksanaan, proses pengadaan, maupun lemahnya perencanaan harus dicegah dan ditanggulangi karena jika dibiarkan dapat menyebabkan anggaran tidak terserap dan kembali menjadi SiLPA pada akhir tahun.
Dia mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi karena APBD Perubahan pada dasarnya memiliki ruang waktu pelaksanaan yang lebih pendek dibandingkan APBD murni. Dengan begitu, OPD dituntut lebih cermat dalam menyusun jadwal dan memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai target.
Fraksi Golkar tidak menempatkan besarnya persentase penyerapan anggaran sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan anggaran harus tetap berorientasi pada kualitas pekerjaan serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Bagi Fraksi Golkar, tingginya penyerapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat,” tegas Riskon.
Baca juga: DPRD Kotim soroti pemadaman bergilir yang kembali terjadi
Ia meminta OPD memperkuat koordinasi antarbidang maupun dengan pihak terkait untuk mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program. Persiapan dokumen, proses pengadaan, hingga pengerjaan fisik maupun pelaksanaan kegiatan lainnya harus menjadi perhatian sejak awal.
Selain itu, OPD diminta melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres kegiatan yang bersumber dari APBD Perubahan 2026. Evaluasi diperlukan agar apabila ditemukan hambatan, langkah penyelesaian dapat segera dilakukan tanpa menunggu mendekati batas akhir tahun.
Pihaknya menilai, percepatan tersebut menjadi penting terutama untuk program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat. Anggaran yang telah disepakati melalui APBD Perubahan diharapkan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya.
Fraksi Golkar juga berharap pelaksanaan APBD Perubahan 2026 berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Sisa waktu yang tersedia perlu dimanfaatkan secara maksimal dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
“Sehingga realisasi anggaran tidak hanya mengejar target serapan, tetapi juga memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan keluaran yang jelas serta mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur,” demikian Riskon.
Baca juga: Perumdam: Kadar garam air di wilayah selatan Kotim terlalu tinggi
Baca juga: Semua penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit dibatalkan karena kabut asap
Baca juga: Pemkab Kotim pertimbangan opsi pemasangan pipa bawah air atasi krisis air bersih
Pewarta : Devita Maulina
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.