Forum Mantan Pimpinan Parlemen Soroti Korupsi, Kebijakan Berubah, dan Komunikasi Pemerintah

Bagikan:

JAKARTA – Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024 menyoroti lemahnya koordinasi pemerintahan, penegakan hukum, serta komunikasi publik. Perubahan kebijakan dalam waktu singkat dinilai memicu ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Sorotan itu disampaikan dalam pertemuan bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Parle Senayan, Jakarta, Rabu malam, 22 Juli.

Ketua MPR RI periode 2019–2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tantangan pemerintah bukan sekadar menghasilkan banyak kebijakan. Pemerintah harus memastikan kebijakan disusun matang, dilaksanakan konsisten, didukung penegakan hukum, dan dijelaskan kepada masyarakat.

“Negara memerlukan tata kelola yang mampu menyatukan visi antarlembaga, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan publik,” kata Bamsoet.

Pertemuan tersebut dihadiri antara lain Marzuki Alie, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, Hajriyanto Y. Thohari, Fadel Muhammad, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, dan Amir Uskara.

Marzuki Alie menilai jalur komunikasi pemerintah belum berjalan efektif. Sejumlah aspirasi masyarakat dan kalangan pendidikan, menurut Marzuki, akhirnya disampaikan melalui mantan pimpinan parlemen.

BACA JUGA:

Ia juga menyoroti proses perizinan yang masih menjadi hambatan investasi.

Forum menilai pemerintah perlu bergerak cepat menghadapi tekanan ekonomi global, konflik geopolitik, perubahan teknologi, dan dinamika sosial. Namun, kecepatan mengambil keputusan tidak boleh mengorbankan perencanaan, koordinasi antarkementerian, serta evaluasi dampak kebijakan.

Agung Laksono menyoroti kasus korupsi yang terus muncul dengan nilai kerugian besar. Ia meminta DPR memperkuat pengawasan agar perkara korupsi tidak berhenti sebagai pemberitaan tanpa penyelesaian.

“Kasus korupsi yang muncul hampir setiap hari menunjukkan penegakan hukum masih memerlukan pembenahan serius,” ujarnya.

Forum juga menilai koordinasi antara Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga peradilan perlu diperkuat. Tumpang tindih kewenangan serta polemik terbuka antarlembaga dinilai dapat mengikis kepercayaan publik.

Priyo Budi Santoso mengatakan hubungan antarlembaga penegak hukum yang memicu gejolak politik harus segera dibenahi. Ia juga meminta DPR lebih aktif menjelaskan program strategis pemerintah.

Masalah komunikasi publik turut menjadi perhatian. Perbedaan pernyataan, perubahan narasi, dan klarifikasi yang terlambat dinilai membuka ruang bagi spekulasi serta disinformasi.

Fadel Muhammad dan Agus Hermanto mendorong pemerintah menunjuk juru bicara yang kredibel agar kebijakan tidak menimbulkan salah persepsi.

Forum turut membahas Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan daerah, iklim investasi, serta RUU Perampasan Aset.

Dasco mengatakan pemerintah sedang membenahi struktur komunikasi publik. DPR, menurut Dasco, tetap mengawasi para menteri melalui komisi meski seluruh partai berada dalam koalisi pemerintahan.

“Kepastian hukum, iklim investasi, penyaluran dana ke daerah, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis hingga RUU Perampasan Aset terus kami evaluasi dan koordinasikan bersama pemerintah,” kata Dasco.