Surabaya (ANTARA) - Ekonom Universitas Jember (Unej) menilai ketegangan di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan minyak dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menjadi momentum memperkuat ketahanan energi nasional.
"Kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak hanya berkaitan dengan perubahan biaya energi, tetapi juga berpotensi memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, aktivitas perusahaan, produktivitas, hingga pertumbuhan ekonomi secara agregat," kata ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej Ciplis Gema Qoriah dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.
Karena itu, pemerintah perlu memetakan pengguna BBM nonsubsidi yang meliputi rumah tangga, perusahaan, serta pelaku usaha produksi barang dan jasa.
“Ketika terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi, maka masing-masing aktor ini akan mengalami penyesuaian. Artinya, efisiensi harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat kenaikan harga BBM nonsubsidi ini akan memengaruhi produktivitas masing-masing dan fluktuasi daya beli masyarakat,” kata Ciplis.
Pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan pergeseran konsumen BBM nonsubsidi ke BBM subsidi apabila harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan.
“Pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan dengan melakukan perhitungan yang tepat terhadap penduduk yang berpendapatan rendah, tengah, tinggi ataupun usaha yang bisa menerima subsidi atau justru tidak diberikan subsidi,” katanya.
Ciplis mengatakan pemerintah perlu hadir terutama bagi masyarakat pekerja kelas menengah yang berpotensi terdampak kondisi tersebut.
“Pendapatan masyarakat terutama di golongan middle income semakin lama semakin bertambah. Pendapatan mereka terjebak di rentang yang tidak bisa naik lagi karena keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki,” katanya.
Menurut dia, masyarakat berpenghasilan rendah juga perlu menyesuaikan penggunaan energi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daya beli. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi melalui kebijakan yang tepat sasaran untuk memastikan akses energi bagi masyarakat yang membutuhkan tetap terjaga.
“Bagaimana negara itu hadir membantu masyarakat yang notabene memang dalam mengakses energi ini masih perlu bantuan,” katanya.
Dia juga mendorong penguatan produktivitas masyarakat. Kelompok berpendapatan rendah dan menengah perlu menyesuaikan konsumsi energi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daya beli, sementara peningkatan produktivitas diperlukan agar pendapatan dan daya beli terus tumbuh.
Menurut Ciplis, pemerintah perlu memiliki kebijakan yang mampu mengantisipasi gangguan rantai pasok sekaligus perubahan harga minyak dunia.
Dalam jangka panjang, penguatan ketahanan energi juga perlu diarahkan pada pengurangan ketergantungan terhadap minyak. Pengembangan energi listrik dan energi terbarukan dinilai perlu dipercepat secara bertahap.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga sebagai operator yang ditunjuk menjalankan pendistribusian BBM berkomitmen menjaga keandalan penyaluran energi kepada masyarakat di seluruh wilayah operasional.
“Pertamina Patra Niaga tetap berkomitmen penuh menjaga kelancaran pendistribusian BBM kepada masyarakat, termasuk hingga ke pelosok wilayah," kata Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi.
Dalam kondisi dinamika geopolitik global seperti saat ini, pihaknya melakukan langkah-langkah yang lebih ekstra untuk memastikan keandalan pasokan dan distribusi, mulai dari pemantauan stok, kesiapan sarana dan armada distribusi, hingga penguatan koordinasi dengan berbagai pihak.
Ahad mengatakan Pertamina Patra Niaga terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah operasional untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan rantai pasok dan memastikan distribusi tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pewarta: Willi Irawan
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.