Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Danamon Hosianna Situmorang menilai Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi memberikan dampak langsung terhadap penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah jika kebijakan ini mampu meningkatkan retensi ekspor atau retensi devisa hasil ekspor (DHE).
"DSI dapat memberikan dampak yang lebih langsung bagi nilai tukar rupiah jika kebijakan ini berhasil meningkatkan retensi atau penyimpanan hasil ekspor di dalam negeri," kata Hosianna dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, memperjelas peran DSI dalam meningkatkan transparansi transaksi ekspor, penetapan harga, dan hasil ekspor, yang bertujuan mengurangi kebocoran akibat praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing.
Sejak operasional dimulai pada 1 Juni, hasil ekspor senilai sekitar 14 miliar dolar AS yang berasal dari batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloy telah berada di bawah pengelolaan dan pengawasan DSI.
Pemerintah pun berencana memperluas cakupan pengawasan terhadap ekspor komoditas strategis serta memperluas jangkauan hingga ke 50 pelabuhan di 25 provinsi.
Hosianna menilai agar peran tersebut dapat terimplementasikan dengan baik, DSI perlu memperketat transparansinya.
"Transparansi yang lebih baik dan berkurangnya kebocoran devisa dapat meningkatkan ketersediaan valuta asing (valas) di pasar domestik. Namun, angka headline sebesar 14 miliar dolar tidak boleh ditafsirkan sebagai peningkatan setara dalam pasokan valas domestik, karena dampak akhirnya terhadap mata uang bergantung pada besaran retensi dan konversi tambahan yang terjadi," jelas dia.
"Selain itu, kejelasan kebijakan juga penting untuk memastikan bahwa pengawasan yang lebih ketat tidak meningkatkan biaya transaksi bagi eksportir atau menghambat investasi swasta," ujarnya menambahkan.
Selain menyoroti peran besar Danantara melalui DSI, Presiden Prabowo juga menekankan restrukturisasi BUMN yang ditujukan untuk mengurangi biaya operasional tetap (overhead) yang berulang serta meningkatkan imbal hasil dari aset negara, sembari mengharapkan kontribusi dividen yang jauh lebih besar dari BUMN.
Arah kebijakan ini dinilai berdampak positif bagi efisiensi fiskal, meskipun manfaat fiskal akhirnya akan bergantung pada apakah penghematan dan peningkatan dividen tersebut bersifat berkelanjutan serta mampu mengurangi kebutuhan akan suntikan modal negara di masa mendatang.
"Peningkatan efisiensi dan dividen yang lebih besar dapat menyediakan sumber daya tambahan untuk belanja prioritas, namun nilainya relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan belanja pemerintah dan kebutuhan pembiayaan," kata Hosianna.
"Oleh karena itu, kinerja penerimaan, komitmen belanja, dan meningkatnya biaya layanan utang tetap menjadi faktor penentu utama bagi kapasitas fiskal Indonesia dalam jangka menengah," imbuhnya.
Baca juga: Prabowo: PT DSI temukan potensi tambahan pendapatan 5 miliar dolar AS
Baca juga: MPR: Hadirnya DSI perkuat posisi tawar RI dalam perdagangan global
Baca juga: Prabowo: DSI kelola devisa 10,5 miliar dolar AS setelah sebulan terbentuk
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.