Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mendorong pemerataan pembangunan secara terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan pedesaan.
“Minimal pembangunannya itu proporsional. Menguatkan dan meningkatkan. Jangan sampai ada yang tertinggal,” kata Iwan dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.
Menurut dia, pemerataan pembangunan juga diperlukan untuk memperkecil kesenjangan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat.
Ia mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan melalui perencanaan dalam RPJMD, pengalokasian anggaran melalui APBD, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Iwan menyebut sejumlah sektor perlu menjadi prioritas pembangunan, antara lain perbaikan jalan, penerangan, pengairan, pendidikan, dan kesehatan.
Selain pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar masyarakat.
“Dua pembangunan yang tidak bisa dipisahkan, pembangunan fisik dan pembangunan SDM, keduanya harus beriringan,” ujarnya.
Dalam mengawal pemerataan pembangunan, DPRD Jawa Barat menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Fungsi tersebut dijalankan mulai dari pembentukan kebijakan melalui RPJMD, pembahasan anggaran dalam APBD, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah disepakati.
Menurut Iwan, fungsi pengawasan juga dilakukan melalui komisi DPRD serta penyerapan aspirasi masyarakat untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan di lapangan.
“Berbagai temuan dan masukan dari lapangan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi untuk memperbaiki program pembangunan secara berkelanjutan,” katanya.
Iwan berharap momentum Hari Jadi Ke-81 Jawa Barat menjadi dorongan untuk semakin memperkecil kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan antardaerah.
“Di usia 81 tahun, nampaknya rentang kesenjangan ini harus diperkecil,” ujarnya.
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.