Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah melakukan kajian sebelum menggabungkan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi.
Badan Geologi merupakan unit kerja di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain melakukan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan sumber daya geologi, Badan Geologi memiliki tugas mitigasi bencana geologi.
"Kami minta rencana itu dikaji dulu dengan tujuan apakah langkah tersebut diperlukan. Sebab, penugasan kedua lembaga tersebut berbeda," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (8/9).
Wacana penyatuan BMKG dan Badan Geologi pertama kali mencuat dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat membicarakan kondisi bencana alam di dalam negeri.
Puan mengatakan Senayan hanya akan menyetujui rencana tersebut jika hasil kajian menunjukkan efektivitas penanganan bencana meningkat. Menurutnya, penggabungan lembaga hanya dapat dilakukan jika terbukti bermanfaat.
Selain mencetuskan wacana penggabungan lembaga antisipasi bencana, Kepala Negara berniat menaikkan anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Puan pun mengingatkan legislator hanya akan menyetujui strategi tersebut jika manfaat yang dirasakan rakyat meningkat.
"Bagi kami peningkatan anggaran mitigasi bencana tidak apa-apa, namun manfaat yang diberikan ke korban bencana harus lebih baik dari sebelumnya," katanya.
Sebelumnya, Prabowo meminta pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana secara signifikan. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat kemampuan menghadapi bencana karena Indonesia berada di kawasan Cincin Api atau Ring of Fire. Kondisi ini menurutnya membuat berbagai wilayah rentan terhadap bencana alam.
Prabowo turut menyoroti penanganan karhutla yang menurutnya telah berjalan masif meski masih terdapat sejumlah keterlambatan di lapangan. Lebih jauh, ia meminta Mensesneg Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk memperkuat kebutuhan anggaran dan peralatan penanggulangan bencana.
“Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” kata Prabowo saat menyampaikan pengantar pembukaan rapat, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (7/9).
Anggaran BNPB pertama kalinya anjlok ke bawah Rp 1 triliun saat Presiden Prabowo mengatur anggaran negara. Pada tahun ini, anggaran BNPB awalnya hanya Rp 491 miliar sebelum dinaikkan menjadi sekitar Rp 1 triliun.
Dengan demikian, anggaran BNPB pada tahun ini awalnya menjadi yang terendah selama 10 tahun terakhir. Sebelum tahun ini, anggaran BNPB terendah terjadi pada 2019 atau senilai Rp 610 miliar.
Pada tahun yang sama, pemerintah menghadapi karhutla yang menghanguskan 1,65 juta hektar lahan pada 2019. Alhasil, BNPB menghabiskan Dana Siap Pakai yang diatur pemerintah hingga Rp 6,7 triliun atau tembus 10 kali lipat dari pagu anggaran BNPB pada tahun itu.
Sementara itu, Covid-19 telah membuat anggaran BNPB berada di kisaran Rp 5 triliun pada 2020-2024. Pada 2025, anggaran BNPB turun menjadi Rp 2,01 triliun atau kurang dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,92 triliun.
Reporter: Andi M. Arief