Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026, sebanyak 63.608 pemasok terlibat dalam program MBG di 37 provinsi. Dari jumlah tersebut, 52.689 pemasok atau 82,83 persen merupakan UMKM.
Sementara itu, 9.388 pemasok berasal dari koperasi, 1.105 dari BUMDes, dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, MBG juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan produsen pangan di daerah.
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono, dikutip Minggu (18/10/2026).
Besarnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG menunjukkan terbukanya peluang bagi usaha masyarakat untuk berpartisipasi dalam program berskala nasional.
Kebutuhan bahan pangan membuka pasar bagi pemasok, mulai dari penyediaan produk hingga distribusi bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG menjadi salah satu program yang menghubungkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun, manfaat tersebut bergantung pada pelaksanaan kemitraan yang berkelanjutan dengan produsen dan pelaku usaha di daerah.
Pelaksanaan MBG melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem pangan. Petani dan peternak dapat memasok bahan pangan, koperasi berperan menghimpun produk anggota, sedangkan UMKM dan BUMDes berpeluang terlibat dalam penyediaan maupun distribusi kebutuhan pangan.
Dalam skema tersebut, SPPG menjadi penghubung antara kebutuhan program dan pemasok.
Pengadaan dari produsen lokal berpotensi menciptakan pasar bagi pelaku usaha di sekitar wilayah layanan sekaligus menjaga kesinambungan permintaan.
Sudaryono juga menekankan pentingnya memprioritaskan bahan pangan dari daerah setempat agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan masyarakat lokal.
Hal itu disampaikannya saat menanggapi usulan Bulog untuk memasok beras premium bagi program MBG.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Sudaryono.
BGN menyambut positif usulan Bulog tersebut sebagai dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan beras untuk MBG.
Pasokan Bulog dapat menjadi alternatif ketika ketersediaan beras di daerah belum mencukupi, dengan tetap mengutamakan bahan pangan setempat.
Salah satu contoh penerapan skema pengadaan lokal terlihat pada penyediaan telur untuk MBG di Jawa Timur. Berdasarkan materi BGN, SPPG di wilayah tersebut diwajibkan membeli telur dari peternak lokal tiga kali seminggu.
Harga acuan yang tercantum sekitar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, dengan estimasi penyerapan sebesar 8–10 persen dari total produksi telur di Jawa Timur.
Skema ini diharapkan dapat membuka pasar bagi peternak sekaligus memperkuat perputaran ekonomi daerah.
Penguatan rantai pasok lokal juga memberi peluang bagi koperasi untuk meningkatkan peran ekonomi anggotanya.
Dengan menghimpun produk petani dan peternak, koperasi dapat memperluas akses pasar serta membangun hubungan usaha yang lebih terorganisasi dengan penyelenggara program.
Meski demikian, manfaat ekonomi MBG tetap bergantung pada pelaksanaan pengadaan di lapangan.
Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan antara lain keterlibatan pemasok lokal, kesinambungan permintaan, kualitas dan keamanan produk, kewajaran harga, serta ketepatan pembayaran kepada pemasok.
Baca Juga: Resep Tahu Kocek yang Gurih dan Kenyal, Cocok Jadi Camilan di Rumah