Bengkayang (ANTARA) - "Lebih mudah sekarang, tidak perlu bawa uang tunai," kata Mikiliawati tersenyum setelah membayar secangkir kopi menggunakan QRIS dalam perjalanan menuju Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
Warga Bengkayang itu hanya perlu mengeluarkan telepon seluler, memindai kode QR yang tersedia, memasukkan nominal pembayaran, dan transaksi selesai dalam hitungan detik.
Tidak ada uang kertas yang berpindah tangan. Tidak perlu mencari uang pas. Perjalanan pun dapat dilanjutkan.
Bagi Mikiliawati, membayar kopi dengan QRIS mungkin bukan sesuatu yang istimewa. Namun, transaksi sederhana itu memperlihatkan perubahan cara masyarakat bertransaksi yang kini semakin lekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk ketika berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Jika sebelumnya uang tunai menjadi pilihan utama, kini telepon seluler yang berada dalam genggaman tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana pembayaran.
Perubahan itu memperluas makna inklusi keuangan. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jarak menuju kantor bank atau ATM, tetapi juga oleh tersedianya layanan keuangan yang dapat dijangkau dan kemampuan masyarakat menggunakannya.
Namun, kemudahan tersebut membawa kebutuhan baru: pemahaman terhadap keamanan transaksi.
Jagoi Babang menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk melihat perubahan tersebut.
Kecamatan di Kabupaten Bengkayang itu berada di ujung Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Dari pusat kecamatan menuju kawasan perbatasan dapat ditempuh sekitar 30 menit. Sebaliknya, perjalanan menuju ibu kota Kabupaten Bengkayang membutuhkan waktu sekitar dua jam, sedangkan menuju Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, dapat mencapai tujuh hingga delapan jam.
Jarak itu bukan sekadar angka bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan.
Bagi pekerja perkebunan dan warga yang tinggal di wilayah pedalaman, perjalanan ke pusat kota hanya untuk menarik uang, melakukan transfer, atau membayar tagihan berarti tambahan waktu dan biaya.
Di tengah kondisi geografis tersebut, akses keuangan perlahan bergerak mendekati masyarakat.
Salah satu gambaran paling nyata terlihat di Warung Kopi King, Simpang Empat Take, Jagoi Babang.
Warung itu tetap menjadi tempat warga menikmati kopi dan berbincang. Namun, bagi sebagian masyarakat, tempat tersebut memiliki fungsi lain: menjadi titik layanan transaksi keuangan.
Pemiliknya, Sriyanti Lema (33), telah sekitar tiga setengah tahun menjalankan layanan sebagai agen BRILink.
"Kalau ke bank kan jauh. Di sini kami buka sampai jam 10 malam, jadi masyarakat masih bisa transaksi setelah pulang kerja," kata Lema saat ditemui di Jagoi Babang, Jumat.
"Bank malam" bagi warga
Setiap hari, kata Lema, warga datang dengan kebutuhan yang berbeda. Ada yang menarik uang gaji, mengirim uang kepada keluarga, membayar cicilan, membeli token listrik, hingga mengisi saldo dompet digital.
Transaksi paling ramai biasanya terjadi ketika pekerja perusahaan perkebunan menerima gaji. Warung kopi sederhana miliknya pun menjadi tempat warga memenuhi kebutuhan transaksi setelah aktivitas kerja berakhir.
"Hari biasa sekitar 50 sampai 70 transaksi. Kalau pas gajian bisa lebih dari 100 transaksi sehari," ujarnya.
Pada malam hari, warga dari wilayah pedalaman terkadang masih datang untuk melakukan transfer. Ada yang mengirim uang kepada keluarga di kampung. Ada pula yang mengirim biaya kebutuhan anak yang sedang bersekolah di luar daerah.
"Kadang malam-malam masih ada yang datang mau transfer buat keluarga di kampung. Selama saldo dan modal masih ada, tetap kami layani," katanya.
Bagi Lema, kehadiran layanan tersebut membuat masyarakat tidak harus selalu pergi ke pusat kota hanya untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan.
Layanan yang berada di tengah permukiman itu sekaligus memperlihatkan bagaimana inklusi keuangan bekerja dari tingkat paling dekat dengan masyarakat: mengurangi jarak antara kebutuhan warga dan layanan perbankan.
Tunai ke digital
Perubahan tidak berhenti pada semakin dekatnya layanan perbankan. Menurut Lema, masyarakat juga perlahan mulai terbiasa dengan transaksi digital.
Transfer melalui layanan perbankan digital dan pembayaran menggunakan QRIS mulai dikenal dalam aktivitas sehari-hari. Perubahan itu terutama terasa ketika masyarakat beraktivitas di kota.
"Kalau ke kota juga sekarang rata-rata sudah pakai QRIS. Dari sisi keamanan juga lebih baik daripada bawa uang cash terlalu banyak," katanya.
Namun, kemudahan transaksi digital juga menuntut kehati-hatian. Lema pernah mendapati orang yang membawa bukti transfer, tetapi transaksi tersebut tidak tercatat dalam mutasi rekening. Bukti pembayaran itu diduga telah diedit.
"Ada yang datang bawa struk transfer, ternyata setelah dicek mutasi tidak ada. Rupanya struknya sudah diedit. Jadi sekarang kami lebih hati-hati dan selalu cek mutasi dulu sebelum kasih uang," ujarnya.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa perluasan inklusi keuangan perlu berjalan bersama literasi keuangan dan literasi digital. Masyarakat tidak cukup hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga perlu memahami cara menggunakan dan memastikan transaksi digital secara aman.
Dari titik-titik transaksi sederhana katanya, seperti warung kopi, kebutuhan tersebut kemudian bertemu dengan agenda yang lebih besar yakni membangun ekosistem pembayaran digital di Kalimantan Barat.
Menghemat waktu dan jarak
Guru SMAN 1 Jagoi Babang Fransisco mengatakan layanan keuangan yang hadir lebih dekat membantu masyarakat menghemat waktu dan jarak.
"Memudahkan transaksi, menyingkat waktu dan jarak, serta sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan," katanya.
Sekretaris Camat Jagoi Babang Sunarto melihat persoalan tersebut dari sisi yang lebih luas. Menurut dia, keterbatasan akses layanan perbankan di wilayah yang jauh dari pusat kota membuat kehadiran layanan keuangan di tengah masyarakat memiliki arti penting.
"Contohnya kehadiran BRILink di daerah perbatasan sangat bagus karena dapat memangkas jarak dan waktu tempuh warga untuk mendapatkan layanan perbankan. Hal ini juga menekan biaya perjalanan masyarakat yang selama ini cukup tinggi," ujarnya.
Penghematan waktu dan biaya tersebut, kata Sunarto, dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengalokasikan pengeluaran mereka pada kebutuhan rumah tangga maupun usaha.
Artinya, akses keuangan tidak hanya membuat transaksi menjadi lebih mudah, tetapi juga dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Perluasan pengunaan QRIS
Kalimantan Barat memiliki posisi geografis yang berbeda dibanding banyak daerah lain. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk Jagoi Babang.
Kondisi tersebut membuat pengembangan sistem pembayaran digital tidak hanya berkaitan dengan transaksi domestik, tetapi juga memiliki dimensi lintas negara.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Doni Septadijaya mengatakan, posisi geografis Kalimantan Barat menjadi peluang strategis untuk memperluas penggunaan QRIS Antarnegara.
"Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam adopsi QRIS Antarnegara," katanya.
Bagi BI Kalbar, pembayaran digital lintas negara bukan hanya persoalan teknologi atau cara membayar. Konektivitas tersebut dapat mendukung aktivitas perdagangan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang tumbuh di kawasan perbatasan.
Untuk memperluas ekosistem tersebut, BI Kalbar mengembangkan QRIS Betang atau Bangun Ekosistem Transaksi Antar Negara. Program tersebut mencakup QRIS Betang Perbatasan, QRIS Betang Perbankan, serta QRIS Betang Kegiatan dan Komunitas.
Pada 2026, QRIS Betang Perbatasan diperluas ke tiga PLBN, yakni Entikong, Badau, dan Jagoi Babang. Pengembangan tersebut menyasar ekosistem ekonomi di kawasan perbatasan, termasuk pasar wisata, perhotelan, serta sektor makanan dan minuman.
"Melanjutkan kesuksesan program Layanan Batas Negara atau LENTERA yang diinisiasi di PLBN Aruk tahun lalu, kami memperluas program ke tiga PLBN di 2026," kata Doni.
Dengan QRIS Antarnegara, aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan memiliki peluang untuk semakin terkoneksi.
Bagi pelaku usaha, pembayaran digital menambah pilihan cara menerima transaksi. Sementara bagi masyarakat dan wisatawan dari negara tetangga, konektivitas pembayaran dapat memudahkan aktivitas ekonomi selama berada di Kalimantan Barat.
Potensi tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekosistem QRIS secara keseluruhan. Hingga Juni 2026, BI Kalbar mencatat jumlah merchant QRIS mencapai 552.673 atau tumbuh 28,94 persen secara tahunan. Sebanyak 74,17 persen di antaranya merupakan usaha mikro.
Nilai transaksi QRIS mencapai Rp6,5 triliun atau tumbuh 112,04 persen secara tahunan. Sementara volume transaksi mencapai 62,9 juta transaksi atau tumbuh 131,97 persen, dengan jumlah pengguna mencapai 875,4 ribu orang.
"Data tersebut menjadi gambaran bahwa pembayaran digital semakin masuk ke berbagai lapisan aktivitas ekonomi masyarakat," kata Doni.
Tantangannya kini adalah memastikan pertumbuhan tersebut juga menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat ekonomi, termasuk mereka yang tinggal di kawasan perbatasan.
Doni mengatakan penguatan transaksi digital lintas negara tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga dapat mendukung perdagangan, pariwisata, dan UMKM.
"Harapan kami QRIS Betang dapat menjadi gerakan bersama, bukan hanya inisiatif Bank Indonesia, tetapi juga kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, komunitas, perguruan tinggi, dan masyarakat," katanya.
Pewarta: Narwati
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.