Daftar Kepala Daerah yang Kena OTT KPK Selama 2026

2026/07/19

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 10 kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama tahun 2026.

Modus korupsi yang digunakan para kepala daerah ini pun beragam. Mulai dari pemerasan, gratifikasi hingga jual beli jabatan.

CNNIndonesia.com telah merangkum daftar kepala daerah yang terjaring OTT KPK, sebagai berikut:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Maidi, Wali Kota Madiun

KPK menangkap menangkap total 15 orang, termasuk Maidi dalam operasi tangkap tangan di Kota Madiun pada 19 Januari lalu.

Dalam perkara ini, Maidi telah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dana CSR dan gratifikasi. Selain itu, KPK juga menjerat dua tersangka lain, yakni orang kepercayaan Maidi, Rochim Ruhdiyanto dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah.

2. Sudewo, Bupati Pati

KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dan sejumlah pihak lainnya dalam OTT pada 19 Januari. Dalam operasi senyap itu, KPK turut menyita uang Rp2,6 miliar diduga berkaitan perkara korupsi yang menjerat Sudewo.

Sudewo pun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya yakni Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan; Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken; dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken.

3. Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan

KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq beserta ajudan dan orang kepercayaannya dalam OTT di Semarang, Jawa Tengah pada 3 Maret.

Penangkapan terhadap Fadia itu diketahui dilakukan saat Fadia sedang mengecas atau mengisi daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Fadia lantas ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

4. Muhammad Fikri Tobari, Bupati Rejang Lebong

KPK melakukan operasi senyap di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada 9 Maret. Total ada 13 orang yang ditangkap dalam operasi ini, termasuk Bupati Muhammad Fikri Thobari.

KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka di kasus dugaan korupsi terkait suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Tahun Anggaran (TA) 2025-2026.

Dua tersangka selaku penerima suap yaitu Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030 Muhammad Fikri Thobari dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Harry Eko Purnomo.

Sedangkan tiga tersangka pemberi suap ialah Irsyad Satria Budiman selaku pihak dari PT Statika Mitra Sarana; Edi Manggala dari CV Manggala Utama; dan Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi.

5. Syamsul Auliya Rahman, Bupati Cilacap

KPK menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi senyap pada 13 Maret. Total ada 27 orang yang diamankan dalam kegiatan itu.

KPK kemudian menetapkan Syamsul tersangka kasus permintaan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026. Selain itu, Sekda Cilacap, Sadmoko Danardono juga turut ditetapkan sebagai tersangka.

6. Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung

KPK menangkap total 18 orang, termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam operasi senyap di wilayah Jawa Timur pada 10 April.

KPK lalu menetapkan Gatut Sunu Wibowo beserta Dwi Yoga Ambal selaku ajudan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025-2026.

7. Edison, Bupati Muara Enim

KPK menggelar OTT di Jakarta dan Sumatera Selatan pada 7-8 Juni 2026. Sebanyak 10 orang berhasil ditangkap.

Lima orang berasal dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim, satu di antaranya ialah Bupati Muara Enim, Edison. Sedangkan lima orang lainnya merupakan pihak swasta.

KPK pun menetapkan Edison sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait sejumlah pengadaan dan penerimaan gratifikasi.

Selain itu, tiga orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; pihak swasta yang merupakan keponakan bupati, Adi Triadi; dan pihak dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

8. Suhardiman Amby, Bupati Kuantan Singingi

KPK menangkap total 10 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing dan Jakarta pada Juni. Sembilan orang ditangkap di Kabupaten Kuansing, sedangkan satunya ditangkap di Jakarta.

Setelah OTT itu, KPK memperingatkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnaen untuk kooperatif menyerahkan diri. Keduanya kemudian menyerahkan diri ke KPK pada Juni.

KPK kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan. Selain mereka, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles sebagai tersangka.

9. Syah Afandin, Bupati Langkat

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim pada 2 Juli di kediamannya. KPK membantah kabar tempat penangkapannya adalah di acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di kawasan yang sama.

Selain Syah, KPK turut menangkap 1 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Langkat dan 5 pihak swasta. OTT dimaksud digelar di tiga lokasi yaitu Langkat, Binjai dan Medan.

Dalam OTT itu, KPK juga menangkap enam orang lain yang terdiri atas satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Langkat, dan lima dari pihak swasta.

KPK kemudian menetapkan Syah sebagai tersangka terkait suap proyek. Selain itu, KPK juga menetapkan Yaqub Abdhal Al Mu'arif, selaku pihak swasta sekaligus tim sukses Afandin pada PIlkada 2024 sebagai tersangka dalam kasus ini.

10. Etik Suharyani, Bupati Sukoharjo

KPK menggelar operasi senyap di Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan menangkap bupati Etik Suryani pada Kamis (9/7) malam. Total ada lima orang yang diamankan, termasuk Etik.

Etik pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka yakni Richard Tri Handoko dan Tri Mulyo selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

(dis/mik)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]