Moehamad Dheny Permana
| 24 September 2026, 20:07 WIB
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan keterangan kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). - Foto: Akurat.co/Moehamad Dheny Permana
AKURAT.CO Pemerintah mengambil langkah strategis guna memutus rantai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mendirikan lembaga baru Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN.
Kehadiran badan ini diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem penting di Tanah Air.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan, lembaga baru ini sebagai respons atas evaluasi penanganan bencana lingkungan hidup.
"Arahannya adalah bapak presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Jadi, namanya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN," ujarnya, usai ratas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Baca Juga: Prabowo Gelar Ratas, Panggil Sejumlah Ahli Susun Strategi Cegah Karhutla Berulang Tiap Tahun
Tujuan utama dari pembentukan BPGMN adalah memaksimalkan upaya pencegahan karhutla secara terstruktur.
Pemerintah menyadari bahwa menjaga kelestarian lingkungan sejak dini jauh lebih efisien dalam menekan kerugian materiil maupun korban jiwa.
"Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif reaksioner," ujar Raja Juli.
Berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya yang berada di bawah kementerian terkait, BPGMN nantinya memiliki posisi struktural lebih kuat.
Lembaga ini akan bertanggung jawab langsung di bawah kepemimpinan Presiden RI.