Liputan6.com, Jakarta - Sekitar 30.000 calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan ditempatkan di desa dan kelurahan mulai pekan pertama Agustus 2026. Penempatan itu dilakukan usai merampungkan pelatihan peningkatan kompetensi.
Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menko) Ferry Juliantono ketika berkunjung ke Cimahi, Jawa Barat, Jumat (17/7/2026) dikutip dari Antara.
Ia menuturkan, calon manajer dan pengelola KDKMP itu akan melakukan pelatihan dahulu pada 17-31 Juli 2026 sebagai pembentukan manajer. Hal ini usai para peserta mengikuti pembinaan karakter dan bela negara.
“Saya baru mendapatkan informasi dari 30 ribu peserta, 60% adalah perempuan. Tanggal 17 hingga 31 akan ada pelatihan serta penutupan. Nanti pada pekan pertama Agustus kita mulai tempatkan mereka di desa dan kelurahan,” ujar dia.
Ferry mengatakan, pemerintah menargetkan sekitar 35.000 bangunan KDKMP beserta gudang, gerai, dan fasilitas pendukung selesai pada Agustus, sehingga dapat segera beroperasi melayani masyarakat.
Ferry menuturkan, pemerintah menerapkan tiga tahapan pembentukan manajer, yakni pembinaan karakter, penguatan kompetensi manajerial, dan sertifikasi kompetensi untuk memastikan standar profesional pengelola koperasi di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari menuturkan, penempatan calon manajer diprioritaskan bagi peserta yang berasal dari desa lokasi penugasan dan apabila kebutuhan belum terpenuhi, penempatan dilakukan secara bertahap mulai tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
Dia mengatakan, mekanisme tersebut disiapkan agar pengelolaan KDKMP dapat berjalan efektif dengan mempertimbangkan kedekatan calon manajer terhadap kondisi sosial dan potensi ekonomi di wilayah penugasan.
"Kalau dia berasal dari desa tersebut, akan ditempatkan di lokasi itu. Tapi kalau tidak, nanti berputarnya dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi," katanya lagi.
Ia berharap seluruh calon manajer mampu menjadi motor penggerak operasional KDKMP, sekaligus memperkuat pelayanan ekonomi masyarakat setelah mulai bertugas pada Agustus 2026.