Koba, Babel, (ANTARA) - Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengajak seluruh elemen masyarakat membangun budaya antikorupsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Saya mengajak seluruh elemen di Kabupaten Bangka Tengah untuk secara nyata bersatu padu membangun budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari guna membangun peradaban dan akhlak yang bersih dari semua bentuk korupsi," kata Algafry dalam keterangannya di Bangka, Rabu.
Ajakan tersebut disampaikan Algafry saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026 di Koba, Selasa.
Menurut Algafry, Monitoring Center for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sekadar instrumen pemenuhan administrasi atau mengejar angka kepatuhan, melainkan upaya kolektif memperbaiki sistem pengendalian internal guna menutup berbagai celah korupsi.
Ia mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.
Upaya tersebut, kata dia, tercermin dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,53 dengan kategori A-, nilai pelayanan publik 86,01 berkategori kualitas tinggi, Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 79,17, serta capaian MCSP KPK sebesar 83 dengan kategori terjaga.
Algafry menilai pemberantasan korupsi memerlukan kepemimpinan yang kuat, konsistensi, dan sinergi seluruh instansi pemerintah bersama masyarakat.
Ia juga menyampaikan empat langkah untuk memperkuat budaya antikorupsi di daerah.
Pertama, memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kedua, menerapkan sanksi dan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelaku korupsi untuk menjaga kewibawaan aparat penegak hukum.
Ketiga, membangun pola pikir aparatur birokrasi yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif agar menjadi pelopor budaya antikorupsi.
Keempat, menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini melalui peran keluarga, tenaga pendidik, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sebagai kekuatan sosial dalam membangun karakter bangsa.
"Harapan saya tentu pelaksanaan program pencegahan korupsi yang didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu memperkuat integritas aparatur pemerintah, sehingga tata kelola pemerintahan semakin baik dan berintegritas," ujarnya.
Pewarta: Ahmadi
Uploader : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.