matamata.com - Perum Bulog memastikan kesiapan penuh untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan penyaluran bantuan pangan beras hingga Desember 2026. Kebijakan ini diambil guna menjaga ketahanan pangan nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mengantisipasi dampak fenomena El Nino.
"Dari sisi stok, Bulog sangat siap untuk kembali menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Oktober hingga Desember. Arahan Presiden menunjukkan keberpihakan dan perhatian yang sangat besar kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Keputusan memperpanjang program bantuan pangan tersebut disepakati dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program bantuan pangan beras ini diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan potensi gangguan iklim.
"Salah satu program yang mendapat arahan Presiden untuk diteruskan adalah bantuan pangan beras. Arahan Bapak Presiden itu dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember,” kata Airlangga.
Pada periode sebelumnya hingga September 2026, bantuan beras diberikan secara rapel sebesar 30 kilogram per keluarga. Program ini menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4, dengan alokasi standar 10 kilogram beras per bulan.
Guna mendukung kelancaran distribusi periode akhir tahun, Bulog menyiagakan kekuatan stok beras pemerintah yang saat ini mencapai lebih dari 4 juta ton. Cadangan tersebut ditopang oleh jaringan pergudangan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Rizal menambahkan, Bulog berkomitmen mengoptimalkan seluruh sumber daya dan jaringan operasional agar penyaluran beras dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri. (Antara)
Baca Juga: DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu 2027 Rp49,80 Triliun, Dukungan Manajemen Mendominasi