Rabu, 12 Agustus 2026 - 19:43 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah tengah menyiapkan aturan baru terkait pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Dalam skema yang sedang dikaji, masyarakat yang masuk kelompok ekonomi desil 9 dan 10 nantinya tidak lagi dapat membeli Pertalite.
Baca Juga
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Kelompok desil 9 dan 10 merupakan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran per kapita paling tinggi dalam pengelompokan ekonomi yang digunakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Kebijakan pembatasan Pertalite tersebut saat ini masih dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah menargetkan implementasinya dapat dilakukan sebelum 2027 atau mulai akhir 2026.
Baca Juga
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah membahas kemungkinan pembatasan subsidi Pertalite secara bertahap bagi masyarakat dengan tingkat pengeluaran tinggi.
“Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian supaya kita bisa kurangi secara bertahap,” kata Purbaya usai bertemu Menteri ESDM di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 12 Agustus 2026.
Baca Juga
Kenapa Desil 9 dan 10 Dilarang Beli Pertalite?
Alasan utama pemerintah mengkaji pembatasan tersebut adalah untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah menilai subsidi energi selama ini masih dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tergolong mampu. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sekitar 79 persen BBM subsidi disebut dinikmati oleh rumah tangga yang masuk desil 5 hingga 10.
Artinya, sebagian besar konsumsi BBM bersubsidi masih berasal dari kelompok rumah tangga yang berada di tingkat pengeluaran menengah hingga tinggi.
Khusus untuk desil 9 dan 10, data pemerintah menunjukkan kedua kelompok tersebut mengonsumsi sekitar 23 persen volume Pertalite nasional.
Angka tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah mengkaji pembatasan akses subsidi bagi kelompok dengan tingkat pengeluaran tertinggi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi harus dilakukan secara tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“BBM subsidi di sektor migas harus tetap sasaran,” kata Bahlil.
Meski demikian, Bahlil menyatakan pemerintah masih mempelajari berbagai opsi dan skema sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Halaman Selanjutnya
Ini Kategori Pengeluaran Desil 1 hingga 10