BPMP Kepri: Pendidikan jarak jauh cocok di daerah kepulauan
Minggu, 9 Agustus 2026 08:12 WIB
Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Warsita. ANTARA/Ogen
Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Warsita menyebut penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ dinilai cocok diterapkan di daerah itu sesuai karakteristik wilayah Kepulauan.
"Kepri sebagian wilayah berada di pulau-pulau kecil, pesisir, dan kawasan terluar, membutuhkan model pembelajaran lebih fleksibel tanpa mengurangi mutu layanan pendidikan," kata Warsita di Tanjungpinang, Sabtu.
Warsita mengatakan BPMP Kepri telah mempelajari sistem PJJ di SMAN 1 Kepanjen, Jawa Timur, yang merupakan salah satu dari tujuh sekolah rintisan SMA Terbuka Jarak Jauh di Indonesia sejak tahun 2014.
Menurutnya model PJJ dirancang guna memperluas akses pendidikan menengah bagi anak-anak yang menghadapi kendala jarak, keterbatasan waktu karena bekerja, maupun hambatan ekonomi.
"Praktik SMA Terbuka Kepanjen relevan untuk dipelajari karena Kepri memiliki tantangan layanan pendidikan yang khas, yaitu terdiri dari gugusan pulau-pulau," ujar dia.
Meski berbasis daring, kata dia, model PJJ tetap memadukan sesi tatap muka terbatas melalui tutorial berkala di tes kompetensi bidang (TKB).
Dalam sesi tersebut, guru pendamping atau tutor membantu pendalaman materi, memfasilitasi diskusi, serta melakukan evaluasi pembelajaran. Dengan pola ini, siswa tetap mendapatkan interaksi langsung sekaligus fleksibilitas belajar.
Baca juga: Bupati Natuna minta sekolah ciptakan lingkungan ramah anak
Warsita turut menyampaikan model SMA Terbuka Kepanjen memberi pelajaran penting bagi daerah kepulauan yang menghadapi tantangan jarak, akses transportasi, dan keterbatasan layanan pendidikan menengah di wilayah tertentu.
Selain itu, PJJ juga memiliki relevansi langsung dengan agenda pengembalian Anak Tidak Sekolah atau ATS. Bagi anak-anak yang terkendala jarak, waktu, kondisi sosial ekonomi, atau akses transportasi, PJJ dapat menjadi alternatif layanan pendidikan yang lebih fleksibel, sepanjang dikelola dengan sistem pendampingan, regulasi, dan penjaminan mutu yang jelas.
"PJJ harus menjadi pendidikan yang menjemput, bukan menunggu. Anak yang terkendala jarak, bekerja membantu keluarga, atau tinggal di wilayah yang sulit dijangkau tetap harus memiliki jalan kembali ke layanan pendidikan," ucapnya.
Meski demikian, lanjut dia, model PJJ ini harus dikawal agar tidak sekadar formalitas administratif. Harus ada guru, tutor, modul, LMS, pemantauan belajar, dan evaluasi yang memastikan anak benar-benar belajar.
Warsita menambahkan BPMP Kepri akan menindaklanjuti hasil kunjungan ke Jawa Timur melalui pemetaan kebutuhan layanan pendidikan menengah di wilayah kepulauan.
Pewarta : Ogen
Editor:
Yuniati Jannatun Naim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.