BP Tapera dorong minat rusun subsidi lewat pembiayaan FLPP terjangkau

2026/08/05

BP Tapera dorong minat rusun subsidi lewat pembiayaan FLPP terjangkau

Rabu, 5 Agustus 2026 10:21 WIB

Image Print

Ilustrasi - Suasana kompleks perumahan rumah subsidi di Batang, Jawa Tengah pada Kamis (30/7/2026). (ANTARA/Aji Cakti)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendukung peningkatan minat terhadap rumah susun atau rusun subsidi melalui salah satu langkah strategis yakni penyediaan pembiayaan FLPP yang terjangkau.

"BP Tapera mendukung peningkatan minat terhadap rumah susun subsidi melalui beberapa langkah strategis.Penyediaan pembiayaan FLPP yang terjangkau dan suku bunga subsidi yang tetap rendah," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Heru kemudian menyampaikan bahwa langkah strategis yaitu pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda dan pekerja perkotaan, mengenai keunggulan hunian vertikal yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.

"Kedua, kolaborasi dengan pemerintah dan pengembang untuk memastikan rumah susun subsidi dibangun di lokasi yang memiliki akses transportasi, fasilitas umum, dan lingkungan yang baik," katanya.

Ketiga, lanjutnya, pemanfaatan digitalisasi layanan pembiayaan, sehingga proses akses informasi dan pengajuan KPR subsidi menjadi lebih mudah dan cepat bagi masyarakat.

Kemudian, kata Heru, langkah strategis kelima adalah mendorong pengembangan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, baik dari sisi desain, ukuran unit, maupun kualitas kawasan.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal.

Dia mengatakan permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

"Backlog kepemilikan rumah masih menjadi masalah utama, kata dia, secara nasional kepemilikan rumah yang backlog itu 9,6 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025," katanya.

Dia juga menyampaikan tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat.

Terkait rumah susun (rusun), katanya, memang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026