Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan urgensi pengarusutamaan karbon biru untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem.
“Melalui Peluncuran Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045, Indonesia secara resmi mentransformasikan strategi iklimnya dari pendekatan berbasis daratan (land-based strategy) menuju strategi terpadu darat dan laut (holistic land-and-ocean strategy),” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Saat Peluncuran Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045, Bappenas menyatakan peta jalan ini mengusung visi “ekosistem karbon biru Indonesia yang terlindungi dan terkelola optimal sebagai kontribusi nyata bagi kelestarian lingkungan, ketahanan iklim global, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.”
Visi tersebut diterjemahkan melalui tiga capaian utama, yaitu Nature, Climate, and People, yang didukung oleh lima pilar utama: kebijakan, regulasi, dan perencanaan; kelembagaan; data dan ilmu pengetahuan; pendanaan; serta pemberdayaan masyarakat.
Baca juga: KKP susun baseline lamun untuk perkuat tata kelola karbon biru
Implementasi peta jalan akan dilakukan secara bertahap hingga 2045, mulai dari penguatan fondasi, percepatan implementasi, hingga penjaminan keberlanjutan jangka panjang untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia.
Indonesia disebut memiliki posisi strategis dalam isu iklim global, dengan potensi 3,45 juta hektare mangrove dan 660 ribu hektare lamun yang diperkirakan mampu menyimpan hingga 3,4 gigaton karbon. Peta jalan ini berperan mengoptimalkan potensi tersebut sekaligus memperkuat ketahanan pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan mendukung keberlanjutan produktivitas perikanan.
Selain berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon, peta jalan ini juga dinilai membuka peluang pembiayaan dan investasi inovatif, meningkatkan kualitas data nasional, serta memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor demi menopang ekonomi pesisir.
Menteri Rachmat Pambudy menyampaikan empat arahan utama dalam implementasi peta jalan.
Mulai dari mengintegrasikan kebijakan dan regulasi lintas sektor; membangun sistem data satu pintu serta sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang kredibel, terintegrasi, dan berstandar internasional; mengoptimalkan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan; serta memastikan manfaat yang inklusif bagi masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan, kapasitas teknis, dan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.