REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di berbagai sektor. Langkah ini diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan yang unik di wilayah timur Indonesia tersebut.
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terintegrasi dari pusat hingga daerah. "Kami berharap pembangunan di Tanah Papua lebih merata sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang dimulai dari sebuah perencanaan yang matang, terintegrasi dari pusat hingga daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu.
Abdul menyoroti bahwa pembangunan perlu dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, terutama di Tanah Papua yang memiliki karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang berbeda. Ia secara khusus menilai Papua Pegunungan sebagai provinsi yang relatif baru memerlukan penyederhanaan sistem regulasi dan perizinan di berbagai sektor untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dorong Iklim Investasi di Papua Pegunungan
Menurut Abdul, penyederhanaan regulasi dan perizinan tersebut sangat krusial untuk menciptakan iklim investasi yang dapat mendukung percepatan pembangunan di Papua Pegunungan. "Kami contohkan di daerah lainnya itu sudah berlebih regulasi dan sistem perizinannya kompleks maka agak ribet. Kami harap di Papua Pegunungan tidak demikian supaya percepatan pembangunannya cepat terwujud dengan adanya investor," jelasnya.
Abdul juga menjelaskan bahwa enam provinsi di Tanah Papua perlu memanfaatkan kekhususan melalui pelaksanaan otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP). Ia berharap dengan status daerah khusus tersebut, OAP dapat lebih mudah dalam berusaha, bekerja, dan mengakses pendidikan, serta membuka pintu bagi investasi dari luar.
Target Pertumbuhan Ekonomi dan Tekan Kemiskinan
Lebih lanjut, Abdul memaparkan data bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen pada 2025 dan diharapkan terus meningkat pada 2026. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7,5 persen pada 2027. "Kami tentu berharap dari Kementerian PPN/Bappenas dengan terus bertumbuhnya ekonomi Indonesia maka dapat menekan angka kemiskinan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Papua," ujarnya.
Abdul juga menyoroti kondisi biaya hidup di Papua Pegunungan yang selama ini relatif tinggi. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui pemerataan pembangunan. "Masyarakat di Pulau Jawa sedikit-sedikit ribut ketika bahan bakar minyak dan bahan pokok naik, tetapi masyarakat di sini Papua Pegunungan sudah biasa hidup dengan tingkat kemahalan," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerataan pembangunan dapat semakin dirasakan masyarakat di wilayah timur Indonesia, termasuk melalui peningkatan peran pemerintah pusat dalam pembangunan di Tanah Papua.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara