Kami ingin proyek yang begini besar dibangun tanpa kita melupakan hak-hak kesulungan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar
Tanimbar, Maluku (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta agar penggarapan proyek LNG (Liquefied Natural Gas) Abadi Wilayah Kerja (WK) Masela tidak melupakan hak-hak kesulungan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
“Kami ingin proyek yang begini besar dibangun tanpa kita melupakan hak-hak kesulungan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar,” ujar Bahlil dalam acara Groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela yang digelar di Tanimbar, Maluku, Kamis.
Bahlil menyampaikan, sekalipun tanah yang dipakai dalam proyek Masela merupakan tanah kawasan hutan, masyarakat Kepulauan Tanimbar sudah berkebun di tanah itu secara turun temurun.
Mereka pun memiliki cara tersendiri dalam mengelola tanah, berbeda dengan daerah-daerah lain yang mengedepankan kepemilikan sertifikat dalam mengelola tanah.
“Mereka bilang ‘kau punya dari batas pohon kelapa itu sampai di pohon itu’. Sertifikat, dulu tidak ada sertifikat, berbeda dengan di Jawa. Makanya, saya minta tolong Pak Menteri Pertanahan juga ikut, supaya tahu kearifan lokal,” kata Bahlil.
Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah pemberian ganti rugi tanam tumbuh untuk kebun-kebun yang terdampak oleh proyek PSN Abadi Masela.
“Karena itu, nanti kami minta arahan Bapak Presiden agar mereka diberikan ganti rugi. Bukan ganti rugi, ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya,” ucap Bahlil.
Baca juga: Bahlil catat investasi proyek LNG Masela capai 21 miliar dolar AS
Baca juga: Bahlil pastikan konstruksi proyek Masela dimulai pada 2027
Terkait dengan skema ganti rugi, Bahlil membaginya menjadi tiga klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah ganti rugi untuk lahan punya masyarakat yang telah dikelola secara turun-temurun.
Klasifikasi kedua adalah lahan yang semula dikelola oleh sebuah keluarga, namun dijual kepada orang yang merupakan masyarakat setempat.
Klasifikasi ketiga adalah masyarakat yang sudah menjual lahan kepada orang lain di saat proyek LNG Masela baru akan digarap.
“Saya sudah minta ke SKK Migas, perlakuannya harus beda, ya. Jadi tidak boleh kita menjual hak kesulungan kepada orang yang bukan punya hak kesulungan,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan bahwa masuknya investasi di kawasan tersebut memang penting. Akan tetapi, tutur Bahlil melanjutkan, jauh lebih penting bagaimana investasi tersebut memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami berpandangan bahwa investasi masuk penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah di mana investasi dan negara, rakyat, dan bangsa Indonesia,” kata Bahlil.
Proyek LNG (Liquefied Natural Gas) Abadi Wilayah Kerja (WK) Masela adalah proyek pengembangan gas alam yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi di Indonesia, di mana INPEX Corporation melalui anak perusahaannya INPEX Masela, Ltd menjadi operatornya.
Baca juga: Bahlil pastikan percepatan Blok Masela untuk ketahanan energi nasional
Baca juga: Sepakati investasi 20 miliar dolar AS, Bahlil percepat proyek Masela
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.