REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF), menilai penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu dilihat dalam kerangka percepatan hilirisasi dan transisi energi.
Menurut Abdul Rahman, mandat tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari pertimbangan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat eksekusi agenda kemandirian dan kedaulatan energi.
“Saya melihat rangkap jabatan Menko Bahlil menyangkut pertimbangan Presiden untuk mempercepat hilirisasi dan transisi energi dalam mewujudkan visi Presiden tentang kemandirian dan kedaulatan energi,” kata Abdul Rahman di Jakarta, Sabtu (3/10).
Abdul Rahman berpandangan, meskipun eksekusi kebijakan sektor energi banyak berada di ESDM, agenda hilirisasi memiliki irisan yang luas dengan tugas dan fungsi kementerian maupun lembaga lainnya.
“Kecepatan eksekusi Pak Bahlil di sektor ESDM tetap membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas kementerian, sebab terdapat irisan dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga lainnya. Saya melihat kehadiran Kemenko ini justru dapat memperjelas rantai koordinasi sekaligus eksekusi kebijakan,” ujarnya.
Menurut Abdul Rahman, skala agenda hilirisasi juga menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Pemerintah sebelumnya menyiapkan 18 proyek prioritas hilirisasi dengan nilai investasi sekitar US$38,63 miliar atau Rp618,13 triliun. Proyek tersebut tidak hanya mencakup mineral dan batu bara, tetapi juga transisi dan ketahanan energi, pertanian, serta kelautan dan perikanan.
“Skalanya besar dan sektornya luas. Karena itu saya melihat rantai koordinasi dan eksekusi yang cepat dan tepat menjadi semakin relevan, terutama ketika menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari gejolak dan dinamika global maupun persoalan administrasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Abdul Rahman.
Selain itu, ia menilai jabatan Menko sama degan memformalkan posisi Bahlil yang sebelumnya diberi mandat presiden sebagai Ketua Satgas Hilirisasi.
Mandat baru tersebut juga memiliki kesinambungan dengan peran Bahlil sebelumnya dalam mengawal agenda hilirisasi. Menurutnya, pembentukan Kemenko memberikan ruang koordinasi yang lebih kuat pada level pemerintahan.
Abdul Rahman mengatakan pandangan tersebut sekaligus menjawab kritik sejumlah pengamat yang mempertanyakan efektivitas rangkap jabatan Menko Bahlil.
“Saya melihatnya justru dalam kerangka memperjelas rantai koordinasi dan eksekusi. Dengan mandat yang diberikan Presiden, koordinasi kebijakan hilirisasi dan energi serta eksekusinya dapat lebih terkonsolidasi di bawah kepemimpinan Pak Bahlil,” ujarnya.
sumber : Antara