Kabar bahwa masa tunggu haji Indonesia berkurang menjadi rata-rata 14 tahun, tentunya merupakan kabar gembira. Sebelumnya, rata-rata masa tunggu selama 26,4 tahun, dan yang terlama mencapai 49 tahun. Namun, berkurangnya masa tunggu ini dapat dipertanyakan.
Portal resmi Kementerian Haji dan Umrah masih menampilkan masa tunggu di sejumlah provinsi masih sekitar 29 tahun. Persoalannya bukan memilih angka mana yang benar, tetapi memahami apa yang diukur masing-masing angka. Angka 14 tahun menggambarkan waktu tunggu aktual jemaah yang telah berangkat, sedangkan daftar tunggu menggambarkan kondisi antrean yang digunakan untuk memperkirakan keberangkatan.
Ketika Formula Mengubah Makna Antrean
Perubahan masa tunggu tidak dapat dilepaskan dari formula alokasi kuota. Untuk 2026, pemerintah menggunakan proporsi daftar tunggu antarprovinsi sebagai dasar pembagian kuota. Secara sederhana, antrean dan kapasitas dapat digambarkan N/Q: jumlah jemaah dalam daftar tunggu dibanding kuota tahunan. Jika kuota dialokasikan proporsional, rasio tersebut dapat lebih seragam. Inilah logika masa tunggu administratif sekitar 26,4 tahun.
Japeri (2017) menunjukkan bahwa keterbatasan kuota berpengaruh terhadap daftar tunggu haji di Kota Padang. Temuan ini sejalan dengan literatur waiting list bahwa kapasitas dan permintaan memengaruhi waktu tunggu. Goddard dan Tavakoli (2008) juga menunjukkan bahwa pengelolaan kapasitas dan daftar tunggu berhubungan dengan waktu tunggu. Dengan demikian, perubahan formula kuota memang dapat mengubah masa tunggu administratif tanpa harus mengubah jumlah pendaftar secara drastis.
Namun, ada persoalan aritmetika. Dari 5,7 juta data yang divalidasi Kementerian Haji dan Umrah, terdapat 400 ribu data invalid atau setara 7%. Jika hanya operasi ini yang dilakukan, sisa sekitar 5,3 juta data belum menjelaskan penurunan dari sekitar 26 menjadi 14 tahun. Dengan kuota sekitar 203 ribu jemaah, rasio sederhananya masih berada di kisaran 26 tahun. Artinya, angka 14 tahun tidak cukup dijelaskan oleh pengurangan data semata. Ada perbedaan populasi, periode, definisi, atau metode penghitungan yang perlu dipahami.
Dengan demikian, angka 26,4 tahun sebaiknya dibaca sebagai konsekuensi formula dan basis antrean administratif. Angka 14 tahun juga tidak otomatis merupakan hasil pembagian jumlah antrean dengan kuota tahunan. Dua angka tersebut dapat lahir dari dua cara pengukuran yang berbeda.
Antara Antrean Faktual dan Estimasi Keberangkatan
Pemerintah menyebut jemaah yang berangkat tahun ini rata-rata menunggu 14 tahun. Secara konseptual, ini adalah realized waiting time: rata-rata selisih tahun keberangkatan dan tahun pendaftaran jemaah yang benar-benar berangkat. Jika D adalah tahun keberangkatan dan R tahun pendaftaran, ukurannya Σ(D−R)/n. Jadi, angka tersebut menjawab pertanyaan: berapa lama jemaah yang sudah berangkat benar-benar menunggu?
Pertanyaan calon pendaftar baru berbeda: jika mendaftar hari ini, kapan kira-kira berangkat? Itu merupakan prospective waiting time. Nilainya dipengaruhi jumlah jemaah di depan nomor porsi, kuota masa depan, pembatalan, pelimpahan porsi, dan perubahan kebijakan. Kurniawan (2024) menemukan hubungan antara jumlah pendaftar dan lama tunggu dalam analisis 151 wilayah Indonesia. Karena itu, masa tunggu aktual jemaah yang telah berangkat tidak otomatis menjadi ramalan masa tunggu bagi pendaftar baru.
Di sinilah cara mengomunikasikan angka menjadi penting. Wakil Menteri Haji dan Umrah sebaiknya tidak menyampaikan informasi seolah-olah antrean haji secara umum telah turun menjadi 14 tahun apabila yang dimaksud adalah masa tunggu aktual jemaah yang berangkat.
Pernyataan yang lebih presisi adalah jemaah yang berangkat pada tahun ini rata-rata telah menunggu 14 tahun sejak pendaftaran. Perbedaan redaksi tersebut tampak kecil, tetapi secara statistik sangat berarti karena menyangkut dua populasi dan dua pertanyaan yang berbeda.
Adiputra, Utama, dan Rossieta (2018) menunjukkan pentingnya transparansi pemerintah dalam mengurangi asimetri informasi. Dalam konteks antrean haji, angka yang benar sekalipun dapat menimbulkan distorsi apabila konteksnya tidak disampaikan. Jika “14 tahun” dipahami publik sebagai estimasi bagi pendaftar baru, sementara sistem daftar tunggu masih menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi, maka yang muncul bukan sekadar perbedaan angka, melainkan perbedaan persepsi mengenai realitas antrean.
Karena itu, angka 14 tahun tidak perlu dipertentangkan dengan 26,4 atau 29 tahun. Angka 14 tahun dapat menggambarkan pengalaman tunggu jemaah yang telah berangkat, sedangkan angka daftar tunggu menggambarkan kondisi administratif untuk memperkirakan keberangkatan. Tantangannya adalah menggunakan istilah yang berbeda untuk indikator yang berbeda agar informasi pemerintah tidak menimbulkan interpretasi yang lebih luas daripada makna datanya.
Penutup
Kabar mengenai 14 tahun merupakan perkembangan penting dalam pembenahan data dan penyelenggaraan haji. Namun, kebermaknaan angka bergantung pada konteks pengukurannya. Ketika 49; 26,4; 29; dan 14 tahun muncul bersamaan, pertanyaan yang tepat bukan angka mana yang benar. Melainkan, pertanyaan statistik apa yang dijawab masing-masing angka.
Pada akhirnya, tantangan antrean haji adalah menyatukan angka dengan maknanya. Masa tunggu aktual, estimasi masa tunggu pendaftar baru, daftar tunggu aktif, dan kuota tahunan merupakan indikator berbeda tetapi saling berkaitan. Publik tidak membutuhkan lebih banyak angka tanpa konteks; publik membutuhkan angka yang tepat, definisi yang jelas, dan bahasa yang tidak membuat satu indikator dibaca sebagai indikator yang lain.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.