Mogadishu (ANTARA) - Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) pada Senin (3/8) menyatakan sedang meluncurkan langkah-langkah antisipatif di Somalia untuk memitigasi dampak iklim buruk yang diperkirakan akan terjadi pada musim hujan mendatang, yang dapat diperparah oleh El Niño.
Badan PBB tersebut menuturkan terdapat probabilitas di atas 90 persen bahwa kondisi El Nino akan berkembang mulai pertengahan 2026 dan semakin menguat selama musim Deyr pada Oktober-Desember.
"Proyeksi saat ini menunjukkan bahwa El Nino 2026 berpotensi mencapai tingkat keparahan yang setara atau bahkan lebih tinggi," ungkap FAO dalam sebuah pernyataan.
Menurut FAO, hal itu diperkirakan akan memicu curah hujan tinggi, meningkatnya ketinggian muka air sungai, dan risiko banjir parah, terutama di sepanjang cekungan sungai Juba dan Shabelle, yang mengancam keselamatan lebih dari 274.000 jiwa yang bermukim di dataran banjir Sungai Shabelle.
Langkah-langkah antisipatif tersebut akan diimplementasikan menjelang proyeksi musim banjir Deyr (Oktober-Desember), kata FAO.
Badan PBB itu juga menyatakan bahwa melalui peningkatan prakiraan risiko, sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan rumah tangga, masyarakat rentan akan memiliki kesiapan lebih baik untuk menghadapi banjir.
Berbagai aktivitas mitigasi banjir, termasuk pembersihan puing-puing di sekitar Bendung Gerak Sabuun, akan memberikan manfaat kepada sekitar 269.000 jiwa, sementara hampir 38.000 warga paling rentan akan menerima bantuan tunai antisipatif berbasis prakiraan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan mendesak serta relokasi yang aman.
Menurut FAO, Somalia masih menjadi salah satu negara paling rentan terhadap dampak iklim di dunia, menghadapi siklus kekeringan dan banjir yang berulang dan saling tumpang tindih, yang mengikis mata pencaharian, memicu pengungsian warga, dan melemahkan ketahanan pangan.
Antara April dan Juni, sekitar 6 juta jiwa diproyeksikan akan menghadapi kerawanan pangan akut pada tingkat krisis atau lebih parah, termasuk 1,9 juta jiwa yang menghadapi kondisi darurat.
FAO menyatakan bahwa konflik berkepanjangan, tekanan ekonomi, berkurangnya pendanaan kemanusiaan, serta kendala akses sangat menghambat penyaluran bantuan yang krusial.
Badan itu juga menyampaikan lonjakan harga bahan bakar global yang terkait dengan krisis Selat Hormuz mendorong kenaikan biaya transportasi dan mengganggu rantai pasokan di negara yang sangat mengandalkan impor pangan tersebut.
Pewarta: Xinhua
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.