Kamis, 24 September 2026 - 15:00 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memperkirakan, sekitar 74 juta penduduk yang berusia di bawah 17 tahun belum memiliki rekening.
Baca Juga
Karenanya, pemerintah tengah mendorong pembukaan rekening agar kepemilikannya merata bagi seluruh warga negara.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dia mengatakan, apabila dana yang diberikan pemerintah sebesar Rp 50 ribu per akun per orang, maka total dana yang diperlukan menjadi sekitar Rp 3,8 triliun.
Baca Juga
"Dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadupadankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta,” kata Airlangga dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Photo :
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Baca Juga
Airlangga menambahkan, inisiatif ini akan segera dibahas kembali bersama Presiden Prabowo Subianto, untuk mendorong seluruh masyarakat aktif bertransaksi dengan memanfaatkan rekeningnya.
“Nanti dari Komisi XI juga bisa mendorong. Karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun, selain mendapatkan KTP, tetapi juga mempunyai rekening melalui BRI maupun BSI, terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan, pemerintah terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi (TI) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), termasuk untuk mendukung digitalisasi di daerah dan sektor keuangan.
Menurutnya, salah satu hal yang dapat mempermudah digitalisasi keuangan adalah pemanfaatan identitas digital untuk proses know your customer (KYC) di perbankan.
Dengan demikian, proses identifikasi nasabah tidak lagi dilakukan secara manual, seperti menggunakan fotokopi KTP, tetapi dapat dilakukan dengan teknologi face recognition yang disiapkan oleh Dukcapil.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Tito mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dalam memanfaatkan teknologi face recognition berbasis biometrik untuk melakukan identifikasi dalam waktu singkat. Teknologi tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung e-government.
"Saat ini, tahap pertama pemanfaatannya diarahkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial. Melalui face recognition, jelas Tito, identitas seseorang dapat diketahui dalam hitungan detik ketika petugas berada di daerah," ujarnya. (Ant).
Bukan Cuma dari TK, Prabowo Mau Pendidikan Gratis Diberikan Sampai SMA
Prabowo menggelar rapat terbatas dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti terkait komitmennya akan memberikan pendidikan gratis.
VIVA.co.id
24 September 2026