Peresmian akad massal dipusatkan di Perumahan Puri Delta City Side, Batang, dan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad massal 62.000 unit KPR dimulai," kata Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Baca Juga: Pecah Rekor, Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi Bakal Digelar di Batang
Presiden mengatakan, penyelenggaraan akad massal tersebut menjadi langkah nyata pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
"Adalah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk hadir dalam acara ini. Saya terutama bangga dan bahagia bahwa kita sebagai pemerintah dapat memberi kebahagiaan kepada 62.000 keluarga warga negara kita," ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperbesar kapasitas program perumahan agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah.
"Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu, kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan serta memikirkan cara-cara terbaik untuk melipatgandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita. Prestasi yang sudah kita capai sungguh signifikan, tapi kita menyadari bahwa masih lebih banyak lagi yang diperlukan oleh rakyat kita," katanya.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut penyaluran rumah subsidi melalui FLPP pada masa pemerintahan Presiden Prabowo mencatat capaian tertinggi sejak program tersebut berjalan.
"Selama 15 tahun dari 2010 sampai 2025, baru pada saat Bapak Presiden Prabowo menjadi yang tertinggi. Sebelumnya tahun 2023 sebanyak 228 ribu unit, sedangkan tahun 2025 menjadi 278 ribu unit, tertinggi sepanjang sejarah," ujar Maruarar.
Menurutnya, peningkatan tersebut didorong sejumlah kebijakan pemerintah yang menurunkan biaya kepemilikan rumah bagi MBR. Mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penggratisan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Selain itu, pemerintah mempertahankan bunga KPR subsidi sebesar 5% meski BI Rate berada di level 5,75%.
Baca Juga: Harga Material Naik, Apersi Dorong Zonasi Rumah Subsidi
"Suku bunga rumah subsidi tetap 5,0 persen meskipun BI Rate sudah 5,75 persen. Kemudian DP hanya satu persen dan sudah termasuk asuransi," kata Maruarar.
Ia menambahkan pemerintah juga telah menerapkan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun melalui sinergi bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan OJK. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperingan cicilan bulanan masyarakat sekaligus memperluas kelompok yang mampu mengakses pembiayaan rumah.
Dalam acara tersebut, sebanyak 7.100 debitur mengikuti prosesi akad secara langsung maupun virtual dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp880 miliar.
Salah satu penerima manfaat, Sarah, pedagang kios kelontong asal Banda Aceh berusia 23 tahun, mengaku program FLPP membantunya memiliki rumah pertama.
"Terima kasih kepada Bapak Presiden. Berkat program KPR Sejahtera FLPP, kami generasi Z bisa memiliki rumah impian. Semoga Bapak selalu diberi keberkahan dan kesehatan," ujarnya.
Sebelum prosesi akad dimulai, Presiden juga meninjau dua rumah subsidi yang telah dihuni warga, masing-masing milik Rosmini yang bekerja sebagai pedagang sembako dan Rahma Yuliani yang berprofesi sebagai satpam.