174 Ribu Warga Kena ISPA, DPR Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Kesehatan

2026/10/13

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, meminta pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap, mulai dari kesiapan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, hingga layanan rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Kabut asap yang berkepanjangan memerlukan penanganan kesehatan yang mengikuti lama dan tingkat paparan masyarakat,” kata Yahya dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dari total kasus ISPA tersebut, sebanyak 40.363 kasus dialami balita.

Tujuh provinsi yang menjadi prioritas penanganan meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Menurut Yahya, tingginya angka kasus ISPA harus direspons melalui layanan kesehatan yang terintegrasi dengan informasi mengenai kualitas udara.

Daerah dengan paparan asap tinggi perlu mendapatkan dukungan tenaga kesehatan dan fasilitas medis sesuai kebutuhan masyarakat.

“Wilayah dengan paparan tinggi perlu memperoleh penguatan tenaga, persediaan medis, dan kemampuan rujukan berdasarkan kebutuhan penduduk,” ujarnya.

Yahya juga menekankan pentingnya penerapan sistem triase di fasilitas kesehatan. Sistem ini diperlukan untuk memilah pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi sehingga warga yang membutuhkan pertolongan segera dapat diprioritaskan.

Selain meningkatkan risiko gangguan pernapasan, karhutla dan kabut asap juga mengancam keselamatan masyarakat akibat terbatasnya jarak pandang.

Yahya mengutip laporan Kemenkes per 9 September 2026 yang mencatat empat korban meninggal dunia terkait karhutla, terdiri atas tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat.

Risiko kecelakaan juga terlihat dalam peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan sembilan kendaraan di Tulang Bawang, Lampung, pada 7 Oktober 2026.

Dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian yang disebut berlangsung ketika jarak pandang menurun drastis akibat kabut asap.

“Ini menjadi sebuah keprihatinan, bagaimana karhutla telah menjadi momok bagi banyak orang, bahkan warga negara tetangga juga ikut merasakan dampaknya. Kita harap pemerintah bisa melakukan berbagai intervensi untuk segera menyelesaikan karhutla,” kata Yahya.

Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan maupun kondisi kesehatan lain yang dapat memperbesar risiko akibat paparan asap.

Pemerintah juga didorong melakukan penjangkauan aktif melalui fasilitas kesehatan dan layanan berbasis masyarakat untuk menemukan warga yang membutuhkan pertolongan.

Selain itu, tempat dengan kualitas udara yang lebih bersih perlu disediakan bagi masyarakat yang tidak dapat menghindari paparan asap di rumah.

“Termasuk kapasitas, kualitas udara di dalam ruangan, dan kemudahan akses kelompok rentan,” tambah legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Berharap Hujan Membantu Penanganan Karhutla